Hamilton, Kanada (ANTARA) - Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amir Saeed Iravani menegaskan, Rabu (31/7), bahwa negaranya akan membalas pembunuhan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran "ketika dianggap perlu dan tepat."
"Republik Islam Iran memiliki hak yang melekat untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional untuk menanggapi tindakan teroris dan kriminal ini secara tegas ketika dianggap perlu dan tepat," kata Iravani kepada Dewan Keamanan PBB.
Iravani menyebut kematian Haniyeh "hasil dari tindakan terorisme agresif oleh rezim pendudukan Zionis Israel".
Dia menggambarkan serangan itu sebagai kelanjutan dari kegiatan teroris dan sabotase yang dilancarkan Israel di kawasan.
Dia menyatakan mengutuk sangat mengutuk serangan itu.
Iravani juga menegaskan kembali "komitmen Iran untuk menegakkan hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Perdamaian di kawasan itu hanya dapat dicapai dengan menghormati prinsip-prinsip tersebut, katanya. Dia menuduh Israel mengambil sikap agresif terhadap semua negara di kawasan itu.
Iravani menyebut "para pemimpin rezim (Israel) yang kasar dan suka berperang ini" tidak menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional. AS, katanya, juga memikul tanggung jawab karena merupakan "sekutu strategis dan pendukung utama rezim Israel."
Dia mendesak masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan keji tersebut.
"Selama hampir 10 bulan, negara-negara tertentu, khususnya AS, telah melindungi Israel dari tanggung jawab apa pun atas pembantaian di Gaza dan kegiatan jahat di kawasan itu," ujarnya.
Dia menuduh negara-negara tersebut tidak hanya menghalangi hak Palestina untuk membela diri secara sah tetapi juga berusaha melegitimasi pembantaian dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina, yang mengarah pada salah tafsir konsep pembelaan diri.
Iravani mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut, termasuk sanksi dan tindakan lain guna mencegah rezim Zionis itu terus melancarkan serangan berbahaya.
Feda Abdelhady, wakil duta besar Palestina untuk PBB, mengatakan warga sipil Palestina dilanda ketakutan, penderitaan, dan kerugian yang meningkat setiap hari akibat kekuatan pendudukan Israel.
Abdelhady menekankan bahwa para pemimpin Palestina mengutuk keras pembunuhan Haniyeh dan bahwa keadaan berkabung telah dideklarasikan di Palestina.
Dia mengatakan bahwa Israel lebih menyukai "kekerasan dan teror" daripada penghormatan pada hukum internasional, diplomasi dan kehidupan manusia.
Utusan Palestina tersebut mengatakan tidak ada anak, perempuan, pria, atau bayi yang bisa lolos dari penargetan oleh tentara pendudukan Israel dan milisi pemukim Israel.
Dia mengingatkan bahwa para pejabat Israel merasa yakin tidak akan dihukum atas kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat.
Abdelhady mendesak masyarakat internasional untuk menghadapi kenyataan tersebut dan mengakhiri kejahatan serta serangan ini.
"Israel tidak memiliki hak untuk mengeklaim pembenaran atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini," katanya, menegaskan.
Hadi Hachem, Kuasa Usaha Misi Tetap Lebanon untuk PBB, mengatakan pemerintah dan rakyat Lebanon tidak menginginkan perang, seraya menambahkan bahwa "Lebanon berkomitmen penuh pada resolusi 1701."
Hachem memperingatkan, "Masa sekarang pahit. Masa depan suram, dan apa yang dimulai di Timur Tengah akan menyebar ke seluruh dunia."
Sumber: Anadolu
"Republik Islam Iran memiliki hak yang melekat untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional untuk menanggapi tindakan teroris dan kriminal ini secara tegas ketika dianggap perlu dan tepat," kata Iravani kepada Dewan Keamanan PBB.
Iravani menyebut kematian Haniyeh "hasil dari tindakan terorisme agresif oleh rezim pendudukan Zionis Israel".
Dia menggambarkan serangan itu sebagai kelanjutan dari kegiatan teroris dan sabotase yang dilancarkan Israel di kawasan.
Dia menyatakan mengutuk sangat mengutuk serangan itu.
Iravani juga menegaskan kembali "komitmen Iran untuk menegakkan hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Perdamaian di kawasan itu hanya dapat dicapai dengan menghormati prinsip-prinsip tersebut, katanya. Dia menuduh Israel mengambil sikap agresif terhadap semua negara di kawasan itu.
Iravani menyebut "para pemimpin rezim (Israel) yang kasar dan suka berperang ini" tidak menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional. AS, katanya, juga memikul tanggung jawab karena merupakan "sekutu strategis dan pendukung utama rezim Israel."
Dia mendesak masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan keji tersebut.
"Selama hampir 10 bulan, negara-negara tertentu, khususnya AS, telah melindungi Israel dari tanggung jawab apa pun atas pembantaian di Gaza dan kegiatan jahat di kawasan itu," ujarnya.
Dia menuduh negara-negara tersebut tidak hanya menghalangi hak Palestina untuk membela diri secara sah tetapi juga berusaha melegitimasi pembantaian dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina, yang mengarah pada salah tafsir konsep pembelaan diri.
Iravani mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut, termasuk sanksi dan tindakan lain guna mencegah rezim Zionis itu terus melancarkan serangan berbahaya.
Feda Abdelhady, wakil duta besar Palestina untuk PBB, mengatakan warga sipil Palestina dilanda ketakutan, penderitaan, dan kerugian yang meningkat setiap hari akibat kekuatan pendudukan Israel.
Abdelhady menekankan bahwa para pemimpin Palestina mengutuk keras pembunuhan Haniyeh dan bahwa keadaan berkabung telah dideklarasikan di Palestina.
Dia mengatakan bahwa Israel lebih menyukai "kekerasan dan teror" daripada penghormatan pada hukum internasional, diplomasi dan kehidupan manusia.
Utusan Palestina tersebut mengatakan tidak ada anak, perempuan, pria, atau bayi yang bisa lolos dari penargetan oleh tentara pendudukan Israel dan milisi pemukim Israel.
Dia mengingatkan bahwa para pejabat Israel merasa yakin tidak akan dihukum atas kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat.
Abdelhady mendesak masyarakat internasional untuk menghadapi kenyataan tersebut dan mengakhiri kejahatan serta serangan ini.
"Israel tidak memiliki hak untuk mengeklaim pembenaran atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini," katanya, menegaskan.
Hadi Hachem, Kuasa Usaha Misi Tetap Lebanon untuk PBB, mengatakan pemerintah dan rakyat Lebanon tidak menginginkan perang, seraya menambahkan bahwa "Lebanon berkomitmen penuh pada resolusi 1701."
Hachem memperingatkan, "Masa sekarang pahit. Masa depan suram, dan apa yang dimulai di Timur Tengah akan menyebar ke seluruh dunia."
Sumber: Anadolu