Nairobi, Kenya (ANTARA) - Polisi Kenya menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Presiden William Ruto, menghentikan rencana pawai mereka ke Gedung Negara, tempat Kabinet baru yang beranggotakan 19 orang dilantik pada Kamis (8/8).
Demonstrasi juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar Kenya lainnya, dengan polisi mengeklaim salah satu petugas mereka terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa, tetapi mereka menangkap lebih dari 170 orang, termasuk 120 di antaranya di ibu kota.
Sekelompok pengunjuk rasa membanjiri distrik bisnis pusat Nairobi, meneriakkan "Ruto harus pergi" dan menuntut pengunduran diri presiden.
Demonstrasi tersebut membuat lalu lintas macet dan memaksa bisnis tutup, menciptakan kekacauan besar selama satu hari di jantung.
Petugas penegak hukum secara strategis memblokir jalan raya utama menuju distrik bisnis pusat ibu kota, yang secara efektif menghentikan rencana pertemuan demonstran.
Ada juga korban luka dalam pertempuran sengit antara polisi dan pengunjuk rasa, kata Hussein Khalid, seorang aktivis hak asasi manusia dan pengacara yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh polisi.
"Peluru tajam ditembakkan ke orang-orang yang tidak bersenjata, bahkan mereka yang tidak berkumpul dalam kelompok. Hak untuk berunjuk rasa harus dilindungi, bukan dihukum sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Kenya," kata Direktur Eksekutif Vocal Afrika Khalid alam sebuah pernyataan.
Keputusan untuk menutup jalan raya utama menuju pusat kota secara efektif mencegah pertemuan besar, membatasi demonstrasi ke kantong-kantong yang tersebar di seluruh ibu kota, yang ditangani oleh polisi dengan menembakkan tabung gas air mata.
Puluhan pengunjuk rasa ditangkap saat polisi dengan cepat membubarkan kerumunan yang berusaha berkumpul di area-area penting.
Meski ketegangan meningkat, sedikit atau tidak ada protes yang dilaporkan di kubu-kubu oposisi utama seperti sebagian besar Kenya barat, Kisumu dan Mombasa.
Gilbert Masengeli, penjabat Inspektur Jenderal Polisi Kenya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/8) bahwa "seluruh wilayah negara tetap damai dan keadaan normal kecuali di Nairobi, di mana seorang petugas terluka."
"Kami juga menangkap 174 tersangka, termasuk 126 di Nairobi, 22 di Kitengela, dan 26 di daerah Rift Valley, Emali dan Makueni," tambahnya.
Protes di Nairobi terjadi saat Presiden Kenya William Ruto melantik Kabinet keduanya, menunjuk 19 sekretaris atau menteri baru dalam sebuah upacara di Gedung Negara.
Kabinet terbaru tersebut mencakup pengangkatan penting seperti Kithure Kindiki sebagai menteri dalam negeri, Soipan Tuya sebagai menteri pertahanan dan John Mbadi sebagai menteri keuangan.
Pada 25 Juni, sekelompok besar warga Kenya menyerbu parlemen di Nairobi, memprotes kebijakan pemerintah dan kesulitan ekonomi. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kekacauan dan gangguan yang signifikan.
Menanggapi protes publik dan krisis yang meningkat, Presiden Ruto mengambil tindakan tegas, memberhentikan hampir seluruh kabinetnya kecuali Menteri Luar Negeri Musalia Mudavadi dan berjanji untuk menangani keluhan dan memulihkan ketertiban.
Meski ada kompromi, warga Kenya terus menuntut pengunduran dirinya.
Pemerintahan Ruto berada di bahwa pengawasan ketat setelah demonstrasi kekerasan selama berminggu-minggu yang menewaskan sedikitnya 50 orang dan menyebabkan kerusakan properti yang meluas.
Pemerintah Kenya juga telah memberi peringatan kepada Ford Foundation yang berpusat di AS, menuduhnya mendanai protes anti pemerintah yang mematikan baru-baru ini.
Sumber: Anadolu-OANA
Demonstrasi juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar Kenya lainnya, dengan polisi mengeklaim salah satu petugas mereka terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa, tetapi mereka menangkap lebih dari 170 orang, termasuk 120 di antaranya di ibu kota.
Sekelompok pengunjuk rasa membanjiri distrik bisnis pusat Nairobi, meneriakkan "Ruto harus pergi" dan menuntut pengunduran diri presiden.
Demonstrasi tersebut membuat lalu lintas macet dan memaksa bisnis tutup, menciptakan kekacauan besar selama satu hari di jantung.
Petugas penegak hukum secara strategis memblokir jalan raya utama menuju distrik bisnis pusat ibu kota, yang secara efektif menghentikan rencana pertemuan demonstran.
Ada juga korban luka dalam pertempuran sengit antara polisi dan pengunjuk rasa, kata Hussein Khalid, seorang aktivis hak asasi manusia dan pengacara yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh polisi.
"Peluru tajam ditembakkan ke orang-orang yang tidak bersenjata, bahkan mereka yang tidak berkumpul dalam kelompok. Hak untuk berunjuk rasa harus dilindungi, bukan dihukum sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Kenya," kata Direktur Eksekutif Vocal Afrika Khalid alam sebuah pernyataan.
Keputusan untuk menutup jalan raya utama menuju pusat kota secara efektif mencegah pertemuan besar, membatasi demonstrasi ke kantong-kantong yang tersebar di seluruh ibu kota, yang ditangani oleh polisi dengan menembakkan tabung gas air mata.
Puluhan pengunjuk rasa ditangkap saat polisi dengan cepat membubarkan kerumunan yang berusaha berkumpul di area-area penting.
Meski ketegangan meningkat, sedikit atau tidak ada protes yang dilaporkan di kubu-kubu oposisi utama seperti sebagian besar Kenya barat, Kisumu dan Mombasa.
Gilbert Masengeli, penjabat Inspektur Jenderal Polisi Kenya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (8/8) bahwa "seluruh wilayah negara tetap damai dan keadaan normal kecuali di Nairobi, di mana seorang petugas terluka."
"Kami juga menangkap 174 tersangka, termasuk 126 di Nairobi, 22 di Kitengela, dan 26 di daerah Rift Valley, Emali dan Makueni," tambahnya.
Protes di Nairobi terjadi saat Presiden Kenya William Ruto melantik Kabinet keduanya, menunjuk 19 sekretaris atau menteri baru dalam sebuah upacara di Gedung Negara.
Kabinet terbaru tersebut mencakup pengangkatan penting seperti Kithure Kindiki sebagai menteri dalam negeri, Soipan Tuya sebagai menteri pertahanan dan John Mbadi sebagai menteri keuangan.
Pada 25 Juni, sekelompok besar warga Kenya menyerbu parlemen di Nairobi, memprotes kebijakan pemerintah dan kesulitan ekonomi. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kekacauan dan gangguan yang signifikan.
Menanggapi protes publik dan krisis yang meningkat, Presiden Ruto mengambil tindakan tegas, memberhentikan hampir seluruh kabinetnya kecuali Menteri Luar Negeri Musalia Mudavadi dan berjanji untuk menangani keluhan dan memulihkan ketertiban.
Meski ada kompromi, warga Kenya terus menuntut pengunduran dirinya.
Pemerintahan Ruto berada di bahwa pengawasan ketat setelah demonstrasi kekerasan selama berminggu-minggu yang menewaskan sedikitnya 50 orang dan menyebabkan kerusakan properti yang meluas.
Pemerintah Kenya juga telah memberi peringatan kepada Ford Foundation yang berpusat di AS, menuduhnya mendanai protes anti pemerintah yang mematikan baru-baru ini.
Sumber: Anadolu-OANA