Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelaskan alasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, masih berada di angka 50 persen hingga Agustus 2024.
"Ada beberapa hal yang membuat serapan masih rendah, diantaranya gaji P3K dan pencairan DAK," Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng Novalina di Palu, Selasa.
Struktur APBD Sulteng tahun 2024 yakni pendapatan daerah sebesar Rp5,15 triliun, terbagi dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,08 triliun dan pendapatan lainnya Rp2,5 miliar.
Kemudian, belanja daerah sebesar Rp5,77 triliun, terbagi atas belanja pegawai Rp2,07 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,66 triliun, belanja modal Rp1 triliun dan belanja lainnya Rp1,02 miliar. Selain itu, terdapat pula sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp621 miliar.
Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, dari target Rp5,15 triliun pendapatan daerah, hingga Agustus 2024, realisasi sebesar Rp2,59 triliun atau 50,44 persen. Khusus Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp2,05 triliun, realisasi sebesar Rp872 miliar atau 42,36 persen.
Selanjutnya, dari target Rp5,77 triliun belanja daerah, hingga Agustus 2024, realisasi sebesar Rp2,48 triliun atau 43 persen. Kemudian, dari Rp621 miliar Silpa, dana terserap sebesar Rp290,9 miliar atau 46 persen.
Novalina menjelaskan pemerintah daerah telah menganggarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dalam APBD 2024. Tetapi, anggaran itu belum sepenuhnya terserap, akibat rendahnya jumlah lulusan dari ASN P3K.
Selain itu, pencairan dana alokasi khusus (DAK) yang terlambat dari pemerintah pusat, sehingga beberapa program dan kegiatan belum bisa terlaksana.
"Kami optimis, serapan APBD dapat dimaksilkan hingga akhir tahun 2024," harapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelaskan alasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, masih berada di angka 50 persen hingga Agustus 2024.
"Ada beberapa hal yang membuat serapan masih rendah, diantaranya gaji P3K dan pencairan DAK," Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng Novalina di Palu, Selasa.
Struktur APBD Sulteng tahun 2024 yakni pendapatan daerah sebesar Rp5,15 triliun, terbagi dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,08 triliun dan pendapatan lainnya Rp2,5 miliar.
Kemudian, belanja daerah sebesar Rp5,77 triliun, terbagi atas belanja pegawai Rp2,07 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,66 triliun, belanja modal Rp1 triliun dan belanja lainnya Rp1,02 miliar. Selain itu, terdapat pula sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp621 miliar.
Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, dari target Rp5,15 triliun pendapatan daerah, hingga Agustus 2024, realisasi sebesar Rp2,59 triliun atau 50,44 persen. Khusus Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp2,05 triliun, realisasi sebesar Rp872 miliar atau 42,36 persen.
Selanjutnya, dari target Rp5,77 triliun belanja daerah, hingga Agustus 2024, realisasi sebesar Rp2,48 triliun atau 43 persen. Kemudian, dari Rp621 miliar Silpa, dana terserap sebesar Rp290,9 miliar atau 46 persen.
Novalina menjelaskan pemerintah daerah telah menganggarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dalam APBD 2024. Tetapi, anggaran itu belum sepenuhnya terserap, akibat rendahnya jumlah lulusan dari ASN P3K.
Selain itu, pencairan dana alokasi khusus (DAK) yang terlambat dari pemerintah pusat, sehingga beberapa program dan kegiatan belum bisa terlaksana.
"Kami optimis, serapan APBD dapat dimaksilkan hingga akhir tahun 2024," harapnya.