Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan penerapan konsep Preventing/Countering Violent Extremism (P/CVE) dan Women, Peace and Security (WPS) dapat mewujudkan pembangunan masyarakat Sulteng yang lebih inklusif, damai, dan berkeadilan gender.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulteng Fahruddin di Palu, Sabtu, mengatakan Provinsi Sulteng sebagai daerah bekas konflik patut untuk mengadopsi dengan utuh konsep P/CVE atau Pencegahan/Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan, dan WPS atau Perempuan, Perdamaian dan Keamanan ini untuk membentuk ketahanan komunitas yang lebih solid.
"Dua agenda yang sangat relevan dalam konteks pembangunan keamanan dan perdamaian, terutama di wilayah yang pernah atau sedang mengalami konflik," katanya.
Menurut dia, perempuan memiliki peran sentral ke depannya sebagai agen pemelihara kedamaian dan pencegah kekerasan di daerah, sehingga pemahaman dan keterampilan pejabat perangkat daerah juga penting untuk dikembangkan.
Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi atas kegiatan workshop peningkatan kapasitas bagi pejabat pemerintah untuk memahami keterkaitan antara P/CVE dan WPS di Sulteng, yang diselenggarakan organisasi perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan.
"Pemahaman dan keterampilan perangkat daerah mesti dikembangkan melalui workshop ini, supaya tidak keliru dalam perumusan kebijakan program pembangunan berbasis P/CVE dan WPS," ujarnya.
Ia mengatakan melalui lokakarya ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan, khususnya di Provinsi Sulteng.
Ia mengharapkan para peserta lokakarya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, serta keterampilan yang aplikatif dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat mencegah radikalisasi dan kekerasan di wilayah ini.