Sigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan serta instansi terkait lainnya dalam pengendalian inflasi di daerah itu.
Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta di Bora, Rabu, mengatakan pentingnya sinergi semua pihak baik dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya menekan dan pengendalian inflasi di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi.
"Tentunya pengendalian inflasi yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun pengawasan," kata Irwan Lapatta.
Ia mengemukakan pemerintah daerah senantiasa merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menekan laju inflasi di Kabupaten Sigi.
"Langkah strategis pemerintah daerah salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah digelar setiap kecamatan sehingga dapat menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk menjaga keseimbangan ekonomi di Kabupaten Sigi diperlukan pengawasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga bahan pokok, distribusi barang, serta kebijakan fiskal dan moneter.
"Pada intinya pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif," ujarnya.
Diketahui Pemkab Sigi sudah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni dengan membuka Warung Komoditas Pangan Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten (Warkop TPID) guna mengantisipasi inflasi di kabupaten Sigi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Lokasi Warkop TPID itu dipusatkan di Pasar Tangarava Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dengan menjual tiga komoditi utama yaitu beras SPHP Rp54.500 per 5 kilogram, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, dan minyak goreng Rp14 ribu per liter.
Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menekan inflasi mencapai angka 2,8 persen.