Sigi, Sulteng (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Minhar Tjeho meminta pemerintah daerah melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis Agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menyesuaikan dengan Rencana belanja daerah tahun 2025 mendatang.
"Pemerintah daerah harus memberikan prioritas kepada belanja infrastruktur pelayanan publik yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik," kata Minhar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Sigi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, di Dolo, Rabu.
Ia mengemukakan berdasarkan laporan Bupati Sigi bahwa pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan pendapatan dan belanja daerah serta mengawasi setiap pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
"Pendapatan daerah itu terbagi tiga yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp99 miliar, pendapatan transfer Rp1,1 triliun dan pendapatan daerah yang sah sebanyak Rp17 miliar sehingga postur rancangan APBD tahun 2025 dalam pendapatan daerah Rp1,2 triliun, belanja daerah Rp1,2 triliun serta pembiayaan daerah nihil," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terkait kebijakan makan siang gratis yang telah dicanangkan Presiden Indonesia, alokasi anggaran kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang membebani APBD.
"Penting juga mendengarkan penjelasan Bupati Sigi terkait alokasi anggaran penurunan stunting dan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan pada tahun 2025," sebutnya.
Menurutnya harus ada langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2025.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 terkait proyeksi kinerja indikator makro Kabupaten Sigi pada tahun ini bahwa indeks pembangunan manusia ditarget 71,69 persen, angka kemiskinan 12,07 persen, pengangguran 2,37 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,68 persen," ujarnya.
Minhar menjelaskan rancangan APBD tahun 2025 adalah kebijakan fiskal di masa transisi sehingga Belanja Daerah harus dirancang untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya sesuai janji kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang saat ini sudah menjaring aspirasi masyarakat.
Diketahui DPRD Sigi sudah menetapkan sebanyak enam fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PDIP dan fraksi Persatuan Bintang Bangsa terdiri dari PBB, Perindo, PKB dan PAN.
"Pemerintah daerah harus memberikan prioritas kepada belanja infrastruktur pelayanan publik yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik," kata Minhar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Sigi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, di Dolo, Rabu.
Ia mengemukakan berdasarkan laporan Bupati Sigi bahwa pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan pendapatan dan belanja daerah serta mengawasi setiap pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
"Pendapatan daerah itu terbagi tiga yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp99 miliar, pendapatan transfer Rp1,1 triliun dan pendapatan daerah yang sah sebanyak Rp17 miliar sehingga postur rancangan APBD tahun 2025 dalam pendapatan daerah Rp1,2 triliun, belanja daerah Rp1,2 triliun serta pembiayaan daerah nihil," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terkait kebijakan makan siang gratis yang telah dicanangkan Presiden Indonesia, alokasi anggaran kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang membebani APBD.
"Penting juga mendengarkan penjelasan Bupati Sigi terkait alokasi anggaran penurunan stunting dan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur terutama perbaikan jalan dan jembatan pada tahun 2025," sebutnya.
Menurutnya harus ada langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2025.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 terkait proyeksi kinerja indikator makro Kabupaten Sigi pada tahun ini bahwa indeks pembangunan manusia ditarget 71,69 persen, angka kemiskinan 12,07 persen, pengangguran 2,37 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,68 persen," ujarnya.
Minhar menjelaskan rancangan APBD tahun 2025 adalah kebijakan fiskal di masa transisi sehingga Belanja Daerah harus dirancang untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya sesuai janji kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang saat ini sudah menjaring aspirasi masyarakat.
Diketahui DPRD Sigi sudah menetapkan sebanyak enam fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PDIP dan fraksi Persatuan Bintang Bangsa terdiri dari PBB, Perindo, PKB dan PAN.