Palu (ANTARA) - Penjabat sementara (Pj) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina mendorong aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam jabatan.
“Tidak ada kata lain selain meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, dan harus selalu memperbaharui informasi seputar perubahan-perubahan kebijakan dan aturan. supaya tahu perkembangan,” katanya saat saat membuka Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulteng tahun 2024 di Kota Palu, Senin.
Salah satu peserta uji kompetensi mengatakan mengalami keterlambatan kenaikan pangkat jabatan fungsional sampai enam tahun lamanya. Padahal sebagai garda depan penegak peraturan daerah, polisi pamong praja dituntut memiliki kompetensi mumpuni agar mampu mengemban tugasnya dengan profesional.
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Novalina meminta Satpol PP bersama BPSDM Sulteng bekerja sama menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi.
"Termasuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional polisi pamong praja secara reguler," ujarnya.
Dia menyarankan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng berupaya meningkatkan akreditasi, supaya dapat lebih banyak lagi menggelar pelatihan-pelatihan teknis dari berbagai rumpun jabatan fungsional, yang diwadahi kementerian-lembaga negara.
“Banyak sekali kawan-kawan ASN yang berminat masuk di jabatan fungsional dan menunggu fasilitasi BPSDM,” ungkapnya.
Lewat uji kompetensi ini, diharapkan akan memantik semangat ASN polisi pamong praja untuk mengembangkan kompetensi dan karirnya dengan lebih terencana.
Sebelumnya dilaporkan oleh panitia penyelenggara, jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 22 orang dengan rincian 14 orang dari satpol PP provinsi dan 8 orang dari satpol PP Kabupaten Tolitoli. Uji kompetensi dilaksanakan selama dua hari dengan tiga metode evaluasi ke peserta, mencakup tes soal pilihan ganda berbasis CAT, analisis kasus dan wawancara.
“Tidak ada kata lain selain meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, dan harus selalu memperbaharui informasi seputar perubahan-perubahan kebijakan dan aturan. supaya tahu perkembangan,” katanya saat saat membuka Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulteng tahun 2024 di Kota Palu, Senin.
Salah satu peserta uji kompetensi mengatakan mengalami keterlambatan kenaikan pangkat jabatan fungsional sampai enam tahun lamanya. Padahal sebagai garda depan penegak peraturan daerah, polisi pamong praja dituntut memiliki kompetensi mumpuni agar mampu mengemban tugasnya dengan profesional.
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Novalina meminta Satpol PP bersama BPSDM Sulteng bekerja sama menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi.
"Termasuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional polisi pamong praja secara reguler," ujarnya.
Dia menyarankan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng berupaya meningkatkan akreditasi, supaya dapat lebih banyak lagi menggelar pelatihan-pelatihan teknis dari berbagai rumpun jabatan fungsional, yang diwadahi kementerian-lembaga negara.
“Banyak sekali kawan-kawan ASN yang berminat masuk di jabatan fungsional dan menunggu fasilitasi BPSDM,” ungkapnya.
Lewat uji kompetensi ini, diharapkan akan memantik semangat ASN polisi pamong praja untuk mengembangkan kompetensi dan karirnya dengan lebih terencana.
Sebelumnya dilaporkan oleh panitia penyelenggara, jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 22 orang dengan rincian 14 orang dari satpol PP provinsi dan 8 orang dari satpol PP Kabupaten Tolitoli. Uji kompetensi dilaksanakan selama dua hari dengan tiga metode evaluasi ke peserta, mencakup tes soal pilihan ganda berbasis CAT, analisis kasus dan wawancara.