Jakarta (ANTARA) - Koperasi dan UMKM menempati posisi penting karena perekonomian nasional tidak dapat tumbuh kokoh tanpa fondasi yang merata dan mengakar.
Dalam konteks Indonesia, fondasi itu terletak pada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang selama ini berperan besar, bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam menciptakan ketahanan sosial-ekonomi di tingkat komunitas.
Kontribusi koperasi dan UMKM ini tidak main-main. UMKM menyumbang hingga 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, dan mencakup 99 persen dari seluruh unit bisnis di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam IMF Country Report 2024.
Meskipun demikian, capaian ini juga menuntut pembacaan ulang. Ketika sebagian besar UMKM masih berada dalam sektor informal, sekitar 67 persen, dan hanya 15,8 persen yang mampu menembus pasar ekspor, maka jelas bahwa transformasi kelembagaan dan kebijakan menjadi krusial.
Tantangannya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada sistem dan pengetahuan yang menopangnya.
Hal serupa berlaku pada koperasi. Selama ini koperasi diposisikan sebagai pilar ekonomi rakyat yang demokratis dan berbasis nilai.
Hanya saja, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih rendah, diperkirakan hanya sekitar dua persen.
Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 5,5 persen pada 2024 dan hingga 10 persen dalam jangka panjang.
Untuk mencapainya, diperlukan lebih dari sekadar regulasi dan program insentif. Hal yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, model pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan ekosistem pendukung yang lebih responsif.
Di sinilah pentingnya riset, refleksi, dan pembelajaran strategis. Transformasi koperasi dan UMKM tidak bisa dilakukan berdasarkan anggapan atau asumsi semata, melainkan harus dibangun dari pemahaman yang utuh terhadap data dan konteks.
Upaya ini memerlukan keberanian untuk meninjau ulang pendekatan yang selama ini digunakan, dan menyusun ulang strategi pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan realitas baru.
Transformasi kelembagaan
Ketua Dewan Pembina BACenter Burhanuddin Abdullah menyatakan bahwa pembentukan pusat studi yang berfokus pada koperasi dan UMKM menjadi sangat penting untuk mendorong transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.
Dalam pandangannya, kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian nasional bukan hanya besar, tetapi juga strategis. Namun, UMKM dan koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan.
Tantangan UMKM itu meliputi dominasi sektor informal, produktivitas dan inovasi yang belum memadai, serta keterbatasan akses ke pasar ekspor.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan struktural yang berkaitan dengan modal manusia, logistik, kompleksitas regulasi, dan sistem pembiayaan.
Sementara koperasi menghadapi permasalahan pada kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, lemahnya tata kelola yang transparan, dan potensi intervensi politik.
Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis data.
Visi yang perlu dorong adalah terwujudnya koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global. Untuk mencapainya, setidaknya da empat arah kerja yang saling terkait.
Pertama, penting untuk menghasilkan kajian strategis berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi. Kebijakan tanpa data kerap berujung pada program yang tidak menjawab kebutuhan nyata.
Kedua, perlu dibangun ekosistem inovatif yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM tidak sekadar dari sisi teknologi, tetapi juga dari pola kemitraan, akses informasi, dan kebijakan fiskal yang adil.
Ketiga, ia menekankan pentingnya mendorong adopsi teknologi dan keberlanjutan sebagai bagian dari model bisnis masa depan.
Keempat, membangun kemitraan antarpihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, agar pemberdayaan koperasi dan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi gerakan bersama.
Pengalaman lapangan
Fungsi platform reflektif atau lembaga kajian independen tidak berhenti pada riset, tetapi juga menjadi wadah diskusi lintas sektor, tempat pemikiran dan gagasan tentang masa depan ekonomi rakyat dipertemukan dan diuji.
Melalui forum semacam ini, akan muncul model-model kerja yang tidak hanya bersandar pada teori, tetapi juga pada pengalaman lapangan.
Salah satu tugas pentingnya adalah mengembangkan model peningkatan kapasitas dan pelatihan yang tidak generik, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan sektor usaha yang spesifik.
Kelemahan dari pendekatan pemberdayaan selama ini adalah sifatnya yang seragam. Padahal UMKM di bidang pengolahan pangan, misalnya, memiliki kebutuhan yang berbeda dari UMKM di sektor digital atau agribisnis.
Maka pelatihan, akses pasar, dan sistem insentif pun semestinya dibuat berdasarkan profil sektor dan wilayah, bukan melalui pendekatan satu paket untuk semua.
Di sinilah refleksi dan data menjadi alat bantu paling penting dalam menyusun strategi transformasi yang realistis dan berdampak.
Tentu, pendekatan berbasis pengetahuan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerja teknis atau kebijakan fiskal.
Namun juga menjadi penopang penting yang membuat program-program tersebut tepat sasaran dan tahan uji.
Riset yang jujur, pendampingan yang kontekstual, dan kerja lintas aktor adalah prasyarat mutlak agar koperasi dan UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar naik kelas dalam struktur ekonomi nasional.
Dalam kondisi dunia yang berubah cepat dengan tantangan teknologi, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik kekuatan ekonomi justru perlu dibangun dari bawah, dari masyarakat yang terorganisasi, dari usaha-usaha yang tahan krisis, dan dari tata kelola usaha yang adil dan transparan.
Koperasi dan UMKM memenuhi semua syarat itu, asalkan sistem di sekitarnya dibenahi dan kapasitas manusianya terus diperkuat.
Burhanuddin Abdullah menegaskan bahwa membangun ekonomi rakyat bukanlah soal karitatif atau teknis belaka. Melainkan pilihan politik dan moral yang harus diambil jika ingin membangun bangsa yang inklusif dan berdaulat.
Dalam narasi itulah koperasi dan UMKM ditempatkan bukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek perubahan yang memiliki hak dan kapasitas untuk memimpin transformasi ekonomi bangsa.