Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi kunci dalam penguatan daya saing hilirisasi ayam untuk menghadapi rencana impor ayam sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat (AS) The Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
"Karena adanya pasokan dari dalam negeri untuk kebutuhan MBG besar, maka market-market khusus itu harus dipasok dari dalam negeri sehingga ada market khusus yang memang bisa dimasukkan dalam proyek hilirisasi ayam," ujar Tauhid Ahmad.
Adanya program-program pemerintah seperti MBG dapat dimanfaatkan peternak ayam lokal untuk meraih keuntungan sekaligus menjadikannya produknya lebih kompetitif.
"Menurut saya harus kompetitif di dalam negeri. Misalnya memastikan pasokan bahan makan untuk ternak ayam bisa lebih murah, didukung oleh kebijakan pemerintah, kemudian untuk obat dan kesehatan untuk peternakan ayam serta sebagainya termasuk infrastrukturnya pemerintah bisa bantu sehingga harga jual produk ayam domestik itu bisa lebih murah dibandingkan produk impor," kata Tauhid Ahmad.
Sebagai informasi dalam ART tersebut, Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.
Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.
Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.