Palu, (Antaranews Sulteng) - Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sedang membangun 1.200 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan parigi Moutong yang nilainya sekitar Rp500 juta perunit.
"Kita sudah mulai mendirikannya empat hari lalu dan Insya Allah dalam tujuh minggu ke depan sudah selesai dikerjakan. Pertengahan Desember nanti, sudah mulai dihuni," katanya kepada wartawan usai meninjau huntara contoh (mock-up) Kementerian PUPR yang sedang dikerjakan di Kelurahan Petobo, Kota Palu, Rabu.
Huntara ini berkonstruksi baja ringan, berlantai papan, berdinding GRC (glassfiber reinforced cement) dan beratap seng. Konstruksi seperti ini cocok untuk daerah panas seperti di Lembah Palu serta tahan untuk dihuni smapai dua tahun ke depan.
Untuk tahap pertama, kata menteri yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Dirjen Cipta Karya itu, pihaknya akan membangun 1.200 unit sesuai rekomendari pemeriontah provinsi dan kabupaten/kota terdampak gempa. Setiap unit akan terdapat 10 sampai 12 ruang/bilik berukuran 18 meter persegi dan setiap bilik dihuni satu keluarga atau lima orang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola (kedua kiri) saat meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (24/10/2018). Kementerian PUPR akan membangun 1.200 hunian sementara yang diperuntukan bagi korban gempa, tsunami dan pencairan tanah (likuifaksi) di Palu, Sigi dan Donggala. (ANTARA FOTO/Rolex Malaha/Mohamad Hamzah/pd.)
Huntara-huntara ini juga akan dilengkapi sanitasi, dapur, MCK, air bersih dan listrik 450 watt setiap bilik. Semua fasilitas ini akan dibangun atau dipasang gratis oleh pemerintah, namun untuk biaya listrik setiap bulan harus dibayar oleh penghuni.
"Tentu nanti akan ada kebijakan khusus dari Kementerian ESDM soal pembayaran listrik ini," katanya menambahkan.
Ia mengakui bahwa jumlah huntara yang dibangun ini belum sesuai dengan kebutuhan, karena itu, setelah pembangunan tahap pertama ini selesai, pihaknya akan melanjutkan pembangunan huntara berikutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap masyarakat menghuni huntara ini paling lama dua tahun. Artinya, setelah dua tahun, hunian tetap untuk mereka sudah tersedia.
Menurut menteri, Bappenas bersama Kementerian PUPR, ESDM, Kementyerian ATR, BNPB, dan BMKG sedang menyusun masterplan pengembangan Kota Palu yang baru.
"Draf masterplan sudah ada. Nanti bapak Wakil Presiden akan mengundang gubernur bersama bupati dan wali kota terdampak bencana ini untuk membahasnya untuk kemudian ditetapkan master plan baru. Jadi jelas akan ada perubahan tata ruang dalam pengembangan Kota Palu dan sekitarnya," ujarnya.
Menteri PUPR tiba di Kota Palu dengan pesawat khusus yang mendarat sekitar pukul 14.00 Wita dan setelah meninjau Petobo, Balaroa dan Jembatan Kuning, menteri dan rombongan kembali ke Jakarta. Budi Suyanto
Baca juga: Pembangunan huntara butuh ribuan tenaga kerja
Baca juga: Huntara bantuan Pemprov Jawa Tengah siap dihuni
Baca juga: Gubernur kunjungi Donggala, huntara untuk warga yang rumahnya hancur total
"Kita sudah mulai mendirikannya empat hari lalu dan Insya Allah dalam tujuh minggu ke depan sudah selesai dikerjakan. Pertengahan Desember nanti, sudah mulai dihuni," katanya kepada wartawan usai meninjau huntara contoh (mock-up) Kementerian PUPR yang sedang dikerjakan di Kelurahan Petobo, Kota Palu, Rabu.
Huntara ini berkonstruksi baja ringan, berlantai papan, berdinding GRC (glassfiber reinforced cement) dan beratap seng. Konstruksi seperti ini cocok untuk daerah panas seperti di Lembah Palu serta tahan untuk dihuni smapai dua tahun ke depan.
Untuk tahap pertama, kata menteri yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Dirjen Cipta Karya itu, pihaknya akan membangun 1.200 unit sesuai rekomendari pemeriontah provinsi dan kabupaten/kota terdampak gempa. Setiap unit akan terdapat 10 sampai 12 ruang/bilik berukuran 18 meter persegi dan setiap bilik dihuni satu keluarga atau lima orang.
Huntara-huntara ini juga akan dilengkapi sanitasi, dapur, MCK, air bersih dan listrik 450 watt setiap bilik. Semua fasilitas ini akan dibangun atau dipasang gratis oleh pemerintah, namun untuk biaya listrik setiap bulan harus dibayar oleh penghuni.
"Tentu nanti akan ada kebijakan khusus dari Kementerian ESDM soal pembayaran listrik ini," katanya menambahkan.
Ia mengakui bahwa jumlah huntara yang dibangun ini belum sesuai dengan kebutuhan, karena itu, setelah pembangunan tahap pertama ini selesai, pihaknya akan melanjutkan pembangunan huntara berikutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap masyarakat menghuni huntara ini paling lama dua tahun. Artinya, setelah dua tahun, hunian tetap untuk mereka sudah tersedia.
Menurut menteri, Bappenas bersama Kementerian PUPR, ESDM, Kementyerian ATR, BNPB, dan BMKG sedang menyusun masterplan pengembangan Kota Palu yang baru.
"Draf masterplan sudah ada. Nanti bapak Wakil Presiden akan mengundang gubernur bersama bupati dan wali kota terdampak bencana ini untuk membahasnya untuk kemudian ditetapkan master plan baru. Jadi jelas akan ada perubahan tata ruang dalam pengembangan Kota Palu dan sekitarnya," ujarnya.
Menteri PUPR tiba di Kota Palu dengan pesawat khusus yang mendarat sekitar pukul 14.00 Wita dan setelah meninjau Petobo, Balaroa dan Jembatan Kuning, menteri dan rombongan kembali ke Jakarta. Budi Suyanto
Baca juga: Pembangunan huntara butuh ribuan tenaga kerja
Baca juga: Huntara bantuan Pemprov Jawa Tengah siap dihuni
Baca juga: Gubernur kunjungi Donggala, huntara untuk warga yang rumahnya hancur total