Palu (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2019 ini mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat lewat APBD provinsi sebesar Rp14 miliar untuk membiayai peningkatan jalan provinsi ruas Napu-Poso.
"Peningkatan ruas jalan ini sangat strategis untuk memperlancar arus lalu lintas trans Sulawesi di bagian selatan Kota Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah," kata Ir H Syaifullah Djafar, MSi kepada Antara usai dikukuhkan kembali menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Sulteng oleh Gubernur Drs H Longki Djanggola, MSi di Palu, Jumat.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperlebar dan mengaspal titik-titik yang kondisinya cukup kritis karena dihantam longsor serta tanjakan yang aspalnya sudah terkelupas agar kendaraan bisa lebih lancar berjalan.
Menurut Syaifullah, pada ruas Poso-Napu ini, ada sekitar 30-an kilometer yang membutuhkan penanganan serius karena kondisinya agak berat yakni antara Desa Watutau ke Sangginora, bagian yang lainnya masih cukup bagus kondisinya.
"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, ruas jalan Napu-Sangginora tersebut sudah nyaman untuk dilalui," katanya dan menambahkan bahwa proyek ini sedang dalam proses tender.
Pada 2018 sebelum bencana melanda Palu, Sigi, dan Donggala, kata Syaifullah, gubernur mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan diskresi Menteri Pekerja Umum dan Penataan Ruang agar dana APBN dikucurkan untuk meningkatkan ruas jalan provinsi ini sehubungan dengan peningkatan jalan nasional Tawaeli-Toboli yang sedang berlangsung dan diperkirakan baru akan berakhir pada tahun 2022 mendatang,
Baca juga: Ruas jalan Napu-Poso tunggu uluran tangan Menteri PUPR
Proyek strategis nasional Kebun Kopi itu mengakibatkan arus lalu lintas di jalur yang lebih dikenal dengan ruas Kebun Kopi itu diperkirakan akan terjadi hambatan karena pelaksana proyek harus menerapkan kebijakan buka-tutup jalan untuk memperlancar pekerjaan fisik proyek.
"Seandainya ada longsor di ruas Kebun Kopi yang belum masuk paket proyek rekonstruksi, maka kemungkinan tertutupnya arus lalu lintas di ruas yang sangat strategis bagi Kota Palu itu, akan lebih lama lagi," ujar Syaifullah yang juga Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulteng ini.
Guna meminimalisai gangguan transportasi dari berbagai kota di Sulawesi menuju Kota Palu dan sebaliknya, maka ada dua jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan yakni Tambu-Kasimbar di bagian utara Kota Palu yang menjadi ruas alternatif menuju Kota Palu dari arah utara pulau Sulawesi atau sebaliknya. Sedangkan di arah selatan, jalur alternatifnya adalah ruas Poso-Napu-Palu.
"Masalahnya adalah kedua jalur alternatif tersebut kondisinya kurang mantap dan statusnya adalah jalan provinsi sementara dana APBD Sulteng sangat terbatas untuk membiayai program peningkatannya agar tetap fungsional secara maksimal," ujarnya.
Karena itu, kata Syaifullah, yang hobi olahraga marathon tersebut, sebagai kompensasi proyek rekonstruksi besar-besaran di ruas Tawaeli-Toboli, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengusulkan kebijakan diskresi Menteri PUPR agar dana APBN bisa dikucurkan dana APBN untuk menangani kedua ruas tersebut sehingga para pengemudi memiliki jalur alternatif yang aman dan ekonomis daripada menunggu lama terbukanya ruas Tawaeli-Toboli.
"Alhamdulillah, untuk ruas Tambu-Kasimbar (30 km) sudah disetujui Menteri PUPR untuk ditangani dengan dana APBNN pada 2018 sehingga ruas itu kini cukup aman dan nyaman dilewati kendaraan dari dan ke utara pulau Sulawesi," katanya.
Terkait penanganan bencanan, sejumlah ruas jalan provinsi di Kota Palu, Sigi dan Donggala mendapat dana peningkatan jalan dari APBN lewat kebijakan diskresi Menteri PUPR seperti ruas Biromaru-Palolo, Palupi-Bangga-Simoro dan Jalan lingkar dalam kota Palu.
"Peningkatan ruas jalan ini sangat strategis untuk memperlancar arus lalu lintas trans Sulawesi di bagian selatan Kota Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah," kata Ir H Syaifullah Djafar, MSi kepada Antara usai dikukuhkan kembali menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Sulteng oleh Gubernur Drs H Longki Djanggola, MSi di Palu, Jumat.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperlebar dan mengaspal titik-titik yang kondisinya cukup kritis karena dihantam longsor serta tanjakan yang aspalnya sudah terkelupas agar kendaraan bisa lebih lancar berjalan.
Menurut Syaifullah, pada ruas Poso-Napu ini, ada sekitar 30-an kilometer yang membutuhkan penanganan serius karena kondisinya agak berat yakni antara Desa Watutau ke Sangginora, bagian yang lainnya masih cukup bagus kondisinya.
"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, ruas jalan Napu-Sangginora tersebut sudah nyaman untuk dilalui," katanya dan menambahkan bahwa proyek ini sedang dalam proses tender.
Pada 2018 sebelum bencana melanda Palu, Sigi, dan Donggala, kata Syaifullah, gubernur mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan diskresi Menteri Pekerja Umum dan Penataan Ruang agar dana APBN dikucurkan untuk meningkatkan ruas jalan provinsi ini sehubungan dengan peningkatan jalan nasional Tawaeli-Toboli yang sedang berlangsung dan diperkirakan baru akan berakhir pada tahun 2022 mendatang,
Baca juga: Ruas jalan Napu-Poso tunggu uluran tangan Menteri PUPR
Proyek strategis nasional Kebun Kopi itu mengakibatkan arus lalu lintas di jalur yang lebih dikenal dengan ruas Kebun Kopi itu diperkirakan akan terjadi hambatan karena pelaksana proyek harus menerapkan kebijakan buka-tutup jalan untuk memperlancar pekerjaan fisik proyek.
"Seandainya ada longsor di ruas Kebun Kopi yang belum masuk paket proyek rekonstruksi, maka kemungkinan tertutupnya arus lalu lintas di ruas yang sangat strategis bagi Kota Palu itu, akan lebih lama lagi," ujar Syaifullah yang juga Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulteng ini.
Guna meminimalisai gangguan transportasi dari berbagai kota di Sulawesi menuju Kota Palu dan sebaliknya, maka ada dua jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan yakni Tambu-Kasimbar di bagian utara Kota Palu yang menjadi ruas alternatif menuju Kota Palu dari arah utara pulau Sulawesi atau sebaliknya. Sedangkan di arah selatan, jalur alternatifnya adalah ruas Poso-Napu-Palu.
"Masalahnya adalah kedua jalur alternatif tersebut kondisinya kurang mantap dan statusnya adalah jalan provinsi sementara dana APBD Sulteng sangat terbatas untuk membiayai program peningkatannya agar tetap fungsional secara maksimal," ujarnya.
Karena itu, kata Syaifullah, yang hobi olahraga marathon tersebut, sebagai kompensasi proyek rekonstruksi besar-besaran di ruas Tawaeli-Toboli, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengusulkan kebijakan diskresi Menteri PUPR agar dana APBN bisa dikucurkan dana APBN untuk menangani kedua ruas tersebut sehingga para pengemudi memiliki jalur alternatif yang aman dan ekonomis daripada menunggu lama terbukanya ruas Tawaeli-Toboli.
"Alhamdulillah, untuk ruas Tambu-Kasimbar (30 km) sudah disetujui Menteri PUPR untuk ditangani dengan dana APBNN pada 2018 sehingga ruas itu kini cukup aman dan nyaman dilewati kendaraan dari dan ke utara pulau Sulawesi," katanya.
Terkait penanganan bencanan, sejumlah ruas jalan provinsi di Kota Palu, Sigi dan Donggala mendapat dana peningkatan jalan dari APBN lewat kebijakan diskresi Menteri PUPR seperti ruas Biromaru-Palolo, Palupi-Bangga-Simoro dan Jalan lingkar dalam kota Palu.