KPPN Poso salurkan Rp5,37 triliun APBN 2025 ke 4 kabupaten

Selasa, 30 Desember 2025 14:56 WIB

Kepala KPPN Poso, Sulteng, Yosi Rizal Adyanto. ANTARA/HO-Humas KPPN Poso

Poso, Sulteng (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, Sulawesi Tengah, telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp5,37 triliun atau sekitar 95 persen untuk empat kabupaten di provinsi itu hingga 29 Desember 2025.

Kepala KPPN Poso Yosi Rizal Adyanto di Poso, Sulteng, Selasa, mengatakan kelancaran penyaluran APBN menjelang akhir tahun menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi di daerah.

“Penyaluran APBN yang lancar sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi daerah, terutama dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.

Ia menjelaskan hingga 29 Desember 2025, total penyaluran APBN melalui KPPN Poso tercatat mencapai Rp5,37 triliun atau sekitar 95 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,65 triliun yang dialokasikan untuk empat kabupaten, yakni Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara.

Realisasi tersebut, kata dia, menunjukkan peran APBN sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah, khususnya dalam mendukung layanan publik dan aktivitas pembangunan di daerah.

Berdasarkan data realisasi hingga 29 Desember 2025, belanja pemerintah pusat mencapai Rp769,63 miliar, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp415,9 miliar atau 100,35 persen, belanja barang Rp267,76 miliar atau 88,48 persen, serta belanja modal Rp85,92 miliar atau 97,63 persen.

Sementara itu, lanjut dia, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mencapai Rp4,6 triliun menjadi penopang utama dengan realisasi masing-masing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,24 triliun atau 92,37 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,26 triliun atau 97,48 persen, Dana Transfer Khusus Rp659,87 miliar atau 97,77 persen, Dana Desa Rp394,63 miliar atau 91,77 persen, serta Dana Insentif Fiskal sebesar Rp42,54 miliar atau 100 persen.

Menurut dia, realisasi TKDD mencerminkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Yosi menambahkan hingga 29 Desember 2025, KPPN Poso telah menerbitkan sebanyak 20.600 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pada sisa waktu hingga 31 Desember 2025, KPPN Poso masih akan menyalurkan dana untuk belanja modal serta penyaluran DAU penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

Ia juga menegaskan pentingnya capaian realisasi anggaran yang diikuti dengan peningkatan kualitas belanja.

Menurut dia, belanja negara tidak hanya dituntut mencapai target realisasi, tetapi juga harus menghasilkan keluaran dan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini memerlukan perencanaan, koordinasi dan eksekusi belanja yang baik agar APBN dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.