Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, Sulawesi Tengah, telah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp120,52 miliar kepada 15.371 penerima hingga triwulan II 2025.
“Total penyaluran TPG, Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan sampai dengan triwulan II 2025 sebesar Rp120,52 miliar,” kata Kepala KPPN Poso Yosi Rizal Adyanto pada kegiatan Forum Konsultasi Publik 2025 di Poso, Rabu.
Ia menegaskan bahwa KPPN Poso terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, yaitu Dana TPG bagi ASN daerah.
Ia mengatakan penyaluran ini menjangkau empat kabupaten wilayah kerja KPPN Poso, yaitu Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Una-Una, dan Morowali Utara.
Adapun rinciannya, yakni Kabupaten Poso sebesar Rp31,25 miliar untuk 3.587 penerima, Morowali Rp30,93 miliar untuk 4.387 penerima, Tojo Una Una sebesar Rp32,89 miliar untuk 4.309 penerima dan Morowali Utara Rp25,46 untuk 3.088 penerima.
Yosi menuturkan penyaluran dana ini dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing guru penerima, sehingga prosesnya lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran DAK Nonfisik dan TPG ini merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah.
“Kesejahteraan guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan skema penyaluran langsung ini, guru dapat segera menerima haknya tanpa hambatan administrasi,” katanya.
Ia mengharapkan penyaluran tunjangan ini dapat meningkatkan motivasi kerja guru, memperkuat mutu pendidikan, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul.
Ia juga mengatakan KPPN Poso terus berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan ketepatan data penerima dan kelancaran proses penyaluran, sehingga tidak ada guru yang terlewat dalam menerima haknya.
Sementara itu, lanjut dia, forum konsultasi ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan KPPN kepada para stakeholder, khususnya dalam mengawal pencairan APBN di wilayah kerja KPPN Poso.
Menurut dia, FKP ini menjadi wadah bersama dalam dialog terbuka bagi seluruh pengguna layanan, sehingga aspirasi, masukan, maupun kritik dapat disampaikan secara langsung untuk mendorong perbaikan layanan publik.
