Jakarta (ANTARA) - Pencari suaka kini mendapatkan bantuan dari Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan sukarelawan, setelah bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihentikan.
Koordinator lapangan di lokasi penampungan pencari suaka Kalideres Jakarta Barat, Kartiwan menyebut bantuan tersebut berbentuk makanan dan air bersih.
"Sejak tanggal 1 Agustus bantuan sudah distop oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Sekarang yang memberi bantuan dari UNHCR, dinas bantu distribusi," ujar Kartiwan di Jakarta, Sabtu.
Ia menyebut, sebanyak 1.300 bantuan makanan terdistribusi dua kali dalam sehari. Jumlah total pengungsi di Kalideres terkini sebanyak 1.127 orang, terdiri dewasa 851 orang dan anak-anak sebanyak 276 orang.
"Ada juga beberapa dari sukarelawan membawa bantuan sembako atau cemilan," ungkap dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta secara resmi menghentikan bantuan logistik kepada para pencari suaka yang berada di lokasi penampungan eks lahan Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, mulai 1 Agustus 2019.
"Bantuan kita kan dasarnya kemanusiaan bukan suatu kewajiban, karena kita lihat kondisi mereka di lapangan membutuhkan itu dan berdasarkan keputusan Pak Gubernur," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah.
Koordinator lapangan di lokasi penampungan pencari suaka Kalideres Jakarta Barat, Kartiwan menyebut bantuan tersebut berbentuk makanan dan air bersih.
"Sejak tanggal 1 Agustus bantuan sudah distop oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Sekarang yang memberi bantuan dari UNHCR, dinas bantu distribusi," ujar Kartiwan di Jakarta, Sabtu.
Ia menyebut, sebanyak 1.300 bantuan makanan terdistribusi dua kali dalam sehari. Jumlah total pengungsi di Kalideres terkini sebanyak 1.127 orang, terdiri dewasa 851 orang dan anak-anak sebanyak 276 orang.
"Ada juga beberapa dari sukarelawan membawa bantuan sembako atau cemilan," ungkap dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta secara resmi menghentikan bantuan logistik kepada para pencari suaka yang berada di lokasi penampungan eks lahan Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, mulai 1 Agustus 2019.
"Bantuan kita kan dasarnya kemanusiaan bukan suatu kewajiban, karena kita lihat kondisi mereka di lapangan membutuhkan itu dan berdasarkan keputusan Pak Gubernur," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah.