Palu (ANTARA) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meminta kepada seluruh menteri terkait dan jajaran Pemprov Sulawesi Tengah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
"Segera tuntaskan dengan percepatan pembangunan huntap (hunian tetap)," kata Wapres saat memimpin rapat evaluasi penanganan pascabencana Sulteng di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu, seperti dikutip Kepala Biro Humas Pemprov Sulteng Haris Kariming usai mendampingi gubernur dalam rakor tersebut.
Wapres pada rapat yang dihadiri Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BNPB Doni Monardo, Sesmen Menkopolhukam, dan sejumlah dirjen/deputi dari berbagai kementerian/badan serta para pejabat terkait Pemprov Sulteng itu juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera menyiapkan dana sekitar Rp2,5 triliun untuk pembayaran dana stimulan berdasarkan data yang sudah divalidasi BNPB.
Dana stimulan itu akan diserahkan kepada para korban untuk perbaikan rumah yang rusak berat senilai Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Dana stimulan ini akan dihibahkan ke APBD kabupaten/kota yang tertimpa bencana dan pelaksanaannya akan dikerjakan dengan bantuan anggota TNI bersama masyarakat.
Baca juga: Anggota DPR dari Sulteng diharap evaluasi penanganan Pasigala
Baca juga: 8.788 unit hunian korban bencana Sulteng ditarget rampung 2020
Terkait pembangunan hunian tetap tersebut, Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap direncanakan mencapai 11.788 unit yang akan dikerjakan Kementerian PUPR 8.788 unit, dan Yayasan Buddha Tzu-Chi 3.000 unit.
Hingga saat ini baru terealisasi 30 unit oleh Yayasan Buddha Tzu-Chi dan 370 unit lainnya dalam tahap proses konstruksi, katanya.
Rapat evaluasi ini juga membahas penyaluran jaminan hidup untuk para korban, penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
Menteri Sosial melaporkan bahwa pihaknya sudah menyalurkan jaminan hidup tahap I dan Tahap II untuk 13.040 kk dengan nilai Rp29 miliar, dan sedang penyaluramn Tahap III untuk 5.686 kk dengan nilai Rp14,6 miliar.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat koordinasi percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Sulteng pascabencana pada Sabtu 5 Oktober 2019 di Kota Palu.
"Semua tahapan penanganan pascabencana, seperti penyaluran jaminan hidup, dana stimulan dan pembangunan huntap sudah berjalan walaupun agak lambat," ujar Longki seperti dikutip Karo Humas Pemprov Haris Kariming.
"Segera tuntaskan dengan percepatan pembangunan huntap (hunian tetap)," kata Wapres saat memimpin rapat evaluasi penanganan pascabencana Sulteng di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu, seperti dikutip Kepala Biro Humas Pemprov Sulteng Haris Kariming usai mendampingi gubernur dalam rakor tersebut.
Wapres pada rapat yang dihadiri Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BNPB Doni Monardo, Sesmen Menkopolhukam, dan sejumlah dirjen/deputi dari berbagai kementerian/badan serta para pejabat terkait Pemprov Sulteng itu juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera menyiapkan dana sekitar Rp2,5 triliun untuk pembayaran dana stimulan berdasarkan data yang sudah divalidasi BNPB.
Dana stimulan itu akan diserahkan kepada para korban untuk perbaikan rumah yang rusak berat senilai Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Dana stimulan ini akan dihibahkan ke APBD kabupaten/kota yang tertimpa bencana dan pelaksanaannya akan dikerjakan dengan bantuan anggota TNI bersama masyarakat.
Baca juga: Anggota DPR dari Sulteng diharap evaluasi penanganan Pasigala
Baca juga: 8.788 unit hunian korban bencana Sulteng ditarget rampung 2020
Terkait pembangunan hunian tetap tersebut, Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap direncanakan mencapai 11.788 unit yang akan dikerjakan Kementerian PUPR 8.788 unit, dan Yayasan Buddha Tzu-Chi 3.000 unit.
Hingga saat ini baru terealisasi 30 unit oleh Yayasan Buddha Tzu-Chi dan 370 unit lainnya dalam tahap proses konstruksi, katanya.
Rapat evaluasi ini juga membahas penyaluran jaminan hidup untuk para korban, penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
Menteri Sosial melaporkan bahwa pihaknya sudah menyalurkan jaminan hidup tahap I dan Tahap II untuk 13.040 kk dengan nilai Rp29 miliar, dan sedang penyaluramn Tahap III untuk 5.686 kk dengan nilai Rp14,6 miliar.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat koordinasi percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Sulteng pascabencana pada Sabtu 5 Oktober 2019 di Kota Palu.
"Semua tahapan penanganan pascabencana, seperti penyaluran jaminan hidup, dana stimulan dan pembangunan huntap sudah berjalan walaupun agak lambat," ujar Longki seperti dikutip Karo Humas Pemprov Haris Kariming.