Jakarta (ANTARA) - Politisi Gerindra Fadli Zon mengatakan, wacana yang menyebut dirinya diproyeksikan sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, hanya merupakan isu.
"Halah, itu isu-isu," ujar Fadli seraya tersenyum saat tiba di kompleks parlemen untuk mengikuti acara pelantikan Presiden-Wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu.
Fadli mengatakan, konfigurasi menteri kabinet merupakan hak prerogratif Presiden terpilih Joko Widodo.
Dia menekankan, partainya menyerahkan keputusan koalisi atau oposisi kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Nanti kita lihat saja lah," kata Fadli Zon.
Terkait isu yang menyebut Gerindra merelakan tidak menjabat ketua komisi di DPR RI, karena sudah memperoleh jabatan di pemerintahan, Fadli juga menampiknya.
"Bagaimana, pemerintahannya saja presidennya baru dilantik hari ini. Kita belum tahu apa-apa," ujar dia.
Baca juga: Pengamat: Menteri periode kedua perbanyak dari kalangan profesional
Baca juga: Pengamat: menteri kabinet baru hanya loyal pada presiden
Baca juga: Pengamat: Menteri dari profesional dinilai berani eksekusi kebijakan Jokowi
"Halah, itu isu-isu," ujar Fadli seraya tersenyum saat tiba di kompleks parlemen untuk mengikuti acara pelantikan Presiden-Wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu.
Fadli mengatakan, konfigurasi menteri kabinet merupakan hak prerogratif Presiden terpilih Joko Widodo.
Dia menekankan, partainya menyerahkan keputusan koalisi atau oposisi kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Nanti kita lihat saja lah," kata Fadli Zon.
Terkait isu yang menyebut Gerindra merelakan tidak menjabat ketua komisi di DPR RI, karena sudah memperoleh jabatan di pemerintahan, Fadli juga menampiknya.
"Bagaimana, pemerintahannya saja presidennya baru dilantik hari ini. Kita belum tahu apa-apa," ujar dia.
Baca juga: Pengamat: Menteri periode kedua perbanyak dari kalangan profesional
Baca juga: Pengamat: menteri kabinet baru hanya loyal pada presiden
Baca juga: Pengamat: Menteri dari profesional dinilai berani eksekusi kebijakan Jokowi