Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mendorong perbaikan pola pikir masyarakat Indonesia.
"Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi atau pindahkan gedung istana, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan 'mindset', perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja," kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Raffles Hotel, Jakarta pada Rabu.
Menurut Jokowi, upaya yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sistem kerja maupun sistem gaya hidup yang baru, salah satunya sistem transportasi yang modern.
Dia menampik anggapan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan yang berada di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian Kabupaten Kutai Kartanegara, hanyalah memindahkan gedung pemerintahan, melainkan perpindahan pola pikir dan sistem kerja.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu yang ingin dibangun yakni sistem transportasi masal yang mengandalkan kendaraan otonom hingga kendaraan bertenaga listrik.
Tidak hanya kendaraan umum, Jokowi juga berharap kendaraan pribadi yang digunakan di ibu kota baru bersistem otonom, maupun bertenaga listrik.
"Sistem ini yang ingin kita bangun, sehingga semuanya efisien,semuanya murah," ujar dia.
Dengan memerhatikan aspek geo politik, geo strategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiaya, pemerintah menetapkan lokasi ibu kota baru negara berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Total luas lahan yang akan disediakan untuk kawasan ibu kota baru yakni 256 ribu hektar, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp466 triliun.
Luas wilayah yang akan menjadi inti ibu kota yakni sebesar 40 ribu hektar dimana 6 ribu hektar akan ditempati untuk kawasan kantor-kantor pemerintahan.
Dengan kebutuhan yang sebesar itu dan target jangka panjang, pemerintah menggunakan beragam skema pembiayaan baik dari APBN, KPBU, hingga mengikutsertakan sektor swasta.
Presiden pun meminta dukungan atas rencana perpindahan ibu kota yang bertujuan mendukung transformasi ekonomi dan memeratakan pembangunan menuju peradaban yang lebih baik.
"Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi atau pindahkan gedung istana, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan 'mindset', perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja," kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Raffles Hotel, Jakarta pada Rabu.
Menurut Jokowi, upaya yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sistem kerja maupun sistem gaya hidup yang baru, salah satunya sistem transportasi yang modern.
Dia menampik anggapan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan yang berada di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian Kabupaten Kutai Kartanegara, hanyalah memindahkan gedung pemerintahan, melainkan perpindahan pola pikir dan sistem kerja.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu yang ingin dibangun yakni sistem transportasi masal yang mengandalkan kendaraan otonom hingga kendaraan bertenaga listrik.
Tidak hanya kendaraan umum, Jokowi juga berharap kendaraan pribadi yang digunakan di ibu kota baru bersistem otonom, maupun bertenaga listrik.
"Sistem ini yang ingin kita bangun, sehingga semuanya efisien,semuanya murah," ujar dia.
Dengan memerhatikan aspek geo politik, geo strategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiaya, pemerintah menetapkan lokasi ibu kota baru negara berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Total luas lahan yang akan disediakan untuk kawasan ibu kota baru yakni 256 ribu hektar, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp466 triliun.
Luas wilayah yang akan menjadi inti ibu kota yakni sebesar 40 ribu hektar dimana 6 ribu hektar akan ditempati untuk kawasan kantor-kantor pemerintahan.
Dengan kebutuhan yang sebesar itu dan target jangka panjang, pemerintah menggunakan beragam skema pembiayaan baik dari APBN, KPBU, hingga mengikutsertakan sektor swasta.
Presiden pun meminta dukungan atas rencana perpindahan ibu kota yang bertujuan mendukung transformasi ekonomi dan memeratakan pembangunan menuju peradaban yang lebih baik.