700 Koperasi Di Sulteng "Mati Suri"

Jumat, 30 Agustus 2013 11:15 WIB

Puadi Haming, SE.MM, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindagkop-UKM Sulawesi Tengah (ANTARA/Rolex)

Gubernur Longki juga mengatakan akan membentuk Dinas Koperasi di tingkat provinsi yang terpisah dari Dinas Peridagkop dan UMKM yang ada sekarang."

Palu (antarasulteng.com) - Sebanyak 700 dari sekitar 2.000 unit koperasi, termasuk keperasi unit desa (KUD) di Sulawesi Tengah, saat ini dalam kondisi "mati suri".

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulteng Abdul Malik Bram di sela-sela peringatan Hari Koperasi ke-66 tingkat Provinsi Sulteng di Palu, Jumat, mengatakan rata-rata koperasi tidak sehat karena pengurus dan manager yang dipilih bukan orang-orang profesional.

Akibat kepengurusan yang tidak profesional, ditambah dengan sistem pengelolaan managemen yang amburadul, koperasi bukannya berkembang, tetapi macet.

"Ini yang menjadi penyebab utama banyaknya koperasi di Sulteng saat ini dalam kondisi `hidup segan mati tak mau`," ujarnya.

Sabaliknya koperasi yang masih aktif (sehat) karena memang ditangani oleh orang-orang profesional dan mau kerja keras demi meningkatkan peranan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut dia, koperasi yang ditangani tenaga profesional, dan sistem pengelolaan yang bagus yang hingga kini masih tetap bertahan, bahkan semakin berkembang pesat.

Koperasi yang masih bertahan hingga saat ini karena memang para pengelolanya memiliki kemampuan di bidangnya.

"Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya koperasi," kata Malik.

Ia menambahkan bahwa sejak dicabutnya beberapa program pemerintah di antaranya distribusi pupuk yang sebelumnya disalurkan melalui koperasi, sangat mempengaruhi perkembangan koperasi di daerah.

Dalam rangka menghidupkan kembali koperasi di Sulteng seperti pada masa-masa kejayaan beberapa tahun silam, tidak ada jalan lain pemerintah harus lebih memberikan perhatian serius.

Selain mengalokasikan anggaran untuk pembinaan koperasi dan mendukung berbagai kegiatan usaha, juga perlu dilakukan program magang bagi para pengurus dan manager koperasi.

Program lainnya pelatihan managemen pengelolaan administrasi, organisasi dan keuangan, yang diharapkan dapat mendorong koperasi di Sulteng pada masa-masa akan datang semakin tumbuh dan berkembang.

Selain itu, juga perlu perbaikan dalam kelembagaan koperasi, terutama menyangkut kepengurusan dan juga managemen administrasi dan keuangan.

Ia juga menambahkan, rata-rata koperasi baik KUD, dan koperasi karyawan di perusahaan swasta, dan juga koperasi karyawan pegawai negeri sipil di Sulteng mengandalkan unit usaha simpan pinjam.

Disektor permodalan, Malik Bram meminta perbankan memberikan bunga pinjaman yang rendah kepada koperasi. Bunga bank saat ini mencapai 14 persen, padahal di Malaysia hanya lima persen dan di negara maju seperti Jepang dan Amerika hanya empat persen, katanya.

Sementara itu Gubernur Sulteng Longki Djanggola berharap KUD akan kembali bangkit seperti di era tahun 80 sampai 90-an. Pada masa itu, peran KUD di setiap wilayah di kabupaten dan kota di Sulteng sangat besar di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan KUD hampir ada di setiap desa. Namun memasuki era tahun 2000-an sampai saat ini justru banyak KUD di Sulteng yang macet.

Ia mengaku perkembangan koperasi di daerah-daerah, termasuk di Sulteng berjalan sangat lamban.

"Ini terjadi bukan hanya di Sulteng, tetapi pada umumnya di daerah-daerah sama," katanya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kembali peran koperasi di masyarakat, termasuk keterbatasan dana.

Harus diakui, selama ini perhatian perbankan kepada koperasi tidak seperti swasta dan BUMN-BUMN. Demikian juga perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan koperasi belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak heran jika pertumbuhan koperasi berjalan lamban.

Kedepan, koperasi yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan juga tentu perbankan ikut mendukungnya, terutama dalam hal memberikan bantuan modal usaha.

Koperasi bisa berkembang bagus seperti pada masa-masa silam, jika ada perhatian serius pemerintah dan juga mendapat dukungan dari perbankan setempat.

Gubernur Longki juga mengatakan kemungkinan ke depan akan membentuk dinas koperasi di tingkat provinsi.

Di daerah-daerah di Sulteng, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong ada kantor dinas koperasi.

Di tingkat provinsi, justru dinas koperasi gabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kooperasi (Disperindagkop).

Menurut dia, dinas koperasi perlu dipisah dari dinas perindagkop karena membutuhkan penanganan yang lebih serius demi peningkatan koperasi dan kesejahteraan masyarakat. (BK03)