Gubernur Sulteng: Warga Sulit Akses KUR

Selasa, 17 Februari 2015 11:56 WIB

Ilustrasi (antara)

Sudah ada perintah agar pelaku usaha dibantu, tapi dengan alasan kehati-hatian, bank akhirnya sulit membantu

Palu, (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan warganya mengalami kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bank padahal pelaku usaha seharusnya dibantu.

"Dulu waktu saya masih Bupati Parigi Moutong, cukup dengan rekomendasi bupati, KUR itu bisa cair. Sekarang macam-macam alasan," katanya di hadapan sejumlah perwakilan bank dan pengusaha dalam acara Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri di Palu, Senin.

Mendengar keluhan gubernur tersebut, para peserta langsung menyambut dengan tepuk tangan meriah.

Gubernur meminta Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Purjoko yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan masalah KUR tersebut.

"Sudah ada perintah agar pelaku usaha dibantu, tapi dengan alasan kehati-hatian, bank akhirnya sulit membantu," katanya.

Dia mengatakan prosedur KUR kian berat karena banyak pelaku usaha diminta bank untuk menyediakan jaminan sertifikat tanah lagi.

"Kasihan kita punya usahawan kalau begini," katanya.

Longki mengatakan setiap bank penyalur juga memberlakukan cara yang berbeda-beda terhadap dana KUR tersebut.

Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Purjoko mengaku banyak kritikan terhadap dana KUR tersebut.

Dia mengatakan BI selalu memberikan dorongan ke bank penyalur terkait penyaluran KUR, hanya saja mekanisme KUR butuh pendampingan untuk menghindari kredit macet.

Purjoko berharap Kadin bisa menjadi pendamping terhadap debitur sehingga menekan terjadinya kredit macet.

Meski demikian, kata dia, penyaluran kredit di Sulawesi Tengah justru tumbuh 13,96 persen sehingga menunjukkan perbaikan lingkungan usaha di daerah ini.

Purjoko mengatakan kredit macet di Sulawesi Tengah relatif di bawah garis batas wajar. Kredit macet usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) untuk sektor perdagangan, misalnya, hanya 3,65 persen, untuk pertanian 1,73 persen dan konstruksi 3,59 persen.

Dia menyarankan pemerintah provinsi agar membuat lembaga penjamin keuangan keuangan daerah melalui perusahaan daerah sehingga penyaluran KUR semakin besar.

Saat ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sedang membahas lembaga penjamin kredit tersebut dan diperkirakan triwulan I/2015 akan rampung.(skd)