Polda Minta 500 Brimob Amankan Pilkada Poso

Kamis, 6 Agustus 2015 14:51 WIB

Ilustrasi (antara)

Kami minta BKO 500 personel Brimob dari Jakarta untuk ditempatkan di Poso sampai pemilihan kepala daerah pada Desember 2015

Palu, (antarasulteng.com) - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah meminta penambahan jumlah pengamanan sekitar 500 personel Brimob dari Jakarta untuk ditempatkan di Kabupaten Poso dalam rangka mengamankan pemilihan kepala daerah serentak di daerah bekas konflik itu.

"Kami minta BKO 500 personel Brimob dari Jakarta untuk ditempatkan di Poso sampai pemilihan kepala daerah pada Desember 2015," kata pejabat Polda Sulawesi Tengah AKBP Ahmad P mewakili Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Idham Azis di depan Gubernur Longki Djanggola dan Komisi II DPR RI di Palu, Rabu.

Komisi II berkunjung ke Palu antara lain dalam rangka dengar aspirasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di daerah ini salah satunya terkait ancaman keamanan.

Ahmad mengatakan Kapolda Idham Azis tidak bisa hadir pada pertemuan dengan Komisi II tersebut karena waktu yang bersamaan juga dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah dan segera dilaporkan ke Kapolri.

Ahmad mengatakan secara umum khususnya di Poso keamanan berlangsung kondusif kecuali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sifatnya konvensional.

Dia mengatakan di Kabupaten Poso telah digelar operasi camar II dan akan dilanjutkan dengan operasi camar III sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Terkait ancaman keamanan pemilihan kepala daerah kata Ahmad sudah terdeteksi. "Seluruh ancaman sudah diakomodir oleh intelijen Polda," katanya.

Ahmad mengatakan pengamanan pemilihan kepala daerah akan dilakukan pada seluruh tahapannya sampai pada penetapan dan pelantikan.

Pada kesempatan itu Ahmad juga memaparkan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan gubernur yang mencapai Rp20,2 miliar namun sudah ditekan hingga mencapai Rp17 miliar.

Besarnya anggaran tersebut dipicu oleh banyaknya tahapan pemilihan kepala daerah yang harus diamankan.

Bahkan kata dia, sebelum biaya pengamanan pemilihan kepala daerah dicairkan polisi telah melaksanakan tugasnya dalam mengamankan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. (skd)