"Gerakan PKK lanjut gubernur harus sejalan dan serasi dengan program pemerintah, dan harus mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah," kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di Palu, Kamis.
Karena, kata Gubernur gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam konteks pelaksanaan pembangunan melalui strategi pelaksanaan 10 program pokok PKK.
Gubernur berharap agar tim penggerak PKK di dalam upaya pengentasan kemiskinan, mampu memberi partisipasi di dalam mengajak keluarga-keluarga prasejahtera di pedesaan, untuk berperan aktif.
Menurut Gubernur, TP-PKK di semua tingkat mulai dari provinsi, hingga di tingkat desa/kelurahan harus mampu mengajak masyarakat, agar masyarakat tidak hanya berdiam diri melihat proses pembangunan.
"Tetapi diarahkan untuk menjadi pelaku pembangunan yang benar-benar tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi, dan paham terhadap program-program serta kebijakan pemerintah," ucap Longki Djanggola.
Lebih lanjut Gubernur menegaskan bahwa gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, melalui strategi pelaksanaan 10 program pokok PKK dan mempunyai kader sampai di akar rumput yang bisa membantu menyukseskan program OPD.
Gubernur menggaris bawahi beberapa hal yang menjadi fokus dan harapan untuk dilaksanakan segenap jajaran tim penggerak PKK, yaitu lakukan langkah penguatan manajemen kelembagaan gerakan PKK.
"Serta kembangkan jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Tingkatkan kemampuan jajaran PKK dalam menganalisis dan menetapkan kebijakan dan program PKK dalam perspektif yang jauh ke depan, sehingga tidak terjebak pada kegiatan rutin. Utamakan kepentingan keluarga-keluarga dan masyarakat yang menjadi sasaran gerakan PKK," sebutnya.
Berkaitan dengan itu Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Zalzulmida keberhasilan program sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan bimbingan dan fasilitasi teknis lembaga terkait.
"Sehingga disarankan program pemerintah daerah atau OPD yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat dapat melibatkan Tim Penggerak PKK secara berjenjang," katanya.
TP-PKK Provinsi Sulteng menggelar rapat konsultasi dan koordinasi di Palu berlangsung mulai tanggal 19 - 21 Mei 2021 di Palu. Rapat itu menghadirkan seluruh TP-PKK dari 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng.
