Kodim 1305/Buol Tolitoli melibatkan 150 prajurit dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-118 tahun 2023 di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
"Kegiatan TMMD berlangsung kurang lebih 29 hari di mulai 20 September hingga 19 Oktober 2023 di Tolitoli," kata Kasiter Rem 132/Tadulako Kolonel Inf Fifin Zudi Syaifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan, TMMD bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah dan sekaligus untuk pemberdayaan potensi lokal yang berkualitas, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, program ini sebagai karya bhakti kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan di pedesaan.
"Kegiatan ini juga merupakan program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan," ujarnya.
Implementasi kegiatan di lapangan, katanya, prajurit TNI berkolaborasi dengan warga setempat melaksanakan rehabilitasi infrastruktur desa, sebagai mana tema yang diangkat yakni sinergi lintas sektoral mewujudkan TNI -rakyat semakin kuat.
Ada pun program fisik TMMD, yakni peningkatan jalan kurang lebih tiga kilometer dengan lebar empat meter sebagai akses penghubung antar dusun, kemudian pembangunan musholla di Desa Galumpang, dan rehabilitasi sejumlah komponen masjid.
Kemudian, pembuatan dua buah plat deucker, pembuatan dua unit plat pelintas, pembuatan jembatan desa sepanjang 11 meter, pembangunan dua unit MCK yang termasuk dalam sasaran tambahan upaya dari Dansatgas TMMD.
Selain itu, ada pula kegiatan non fisik diantaranya bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian sembako, penyuluhan/sosialisasi wawasan kebangsaan, belanegara dan deradikalisasi, hukum dan kamtibmas.
"Kegiatan pelayanan publiK dan kependudukan, penanganan stunting, posyandu/KB kesehatan, posbindu (PTM), pertanian, perikanan/peternakan serta pencegahan narkoba," ucap Fifin.
Sebelum kegiatan itu di mulai, katanya, diawali dengan upacara pembukaan TMMD yang dihadiri Pemkab Tolitoli, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, pemangku kepentingan, dan pejabat TNI/Polri lainnya.
