Jakarta (ANTARA) -
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku optimistis desa dapat berpartisipasi dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keberadaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).
"Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, khususnya dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa," kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD akan memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.
Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Hingga 2 Oktober 2024, tercatat total BUMDes berjumlah 54.891 yang terdiri atas BUMDes yang sudah mendaftarkan nama berjumlah 27.597 dan 27.294 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum. Sementara itu dari total 3.362 BUMDes Bersama, terdapat 2.948 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar nama dan 414 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar badan hukum.
Mendes Yandri mengatakan, dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, utamanya yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.
"Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting," kata dia.
Program P2KTD juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.
Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD akan memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.
Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Hingga 2 Oktober 2024, tercatat total BUMDes berjumlah 54.891 yang terdiri atas BUMDes yang sudah mendaftarkan nama berjumlah 27.597 dan 27.294 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum. Sementara itu dari total 3.362 BUMDes Bersama, terdapat 2.948 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar nama dan 414 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar badan hukum.
Mendes Yandri mengatakan, dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, utamanya yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.
"Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting," kata dia.
Program P2KTD juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.
