AKPSI: Program B50 solusi kemandirian energi nasional

Selasa, 21 April 2026 15:15 WIB

Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) sekaligus Bupati Morowali Utara, Delsi J Hehi. (ANTARA/HO-AKPSI)

Palu (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) mengatakan program pengembangan bahan bakar biodiesel B50 berbasis sawit dilakukan pemerintah dapat menjadi solusi kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.

"B50 bisa menjadi diversifikasi energi nasional dan kami mendukung arah kebijakan pemerintah mengembangkan produk biodiesel tersebut," kata Ketua Harian AKPSI Delis J Hehi melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan penganekaragaman dan pemanfaatan berbagai sumber energi, baik fosil maupun terbarukan merupakan langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dalam negeri.

Oleh karena itu sebagai program strategis nasional, pengembangan B50 dilakukan pemerintah saat ini perlu perhatian serius semua pihak, termasuk AKPSI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sawit menjadi energi terbarukan.

"Sawit saat ini bukan lagi hanya sekedar diolah menjadi minyak sawit mentah, tapai sudah bertransformasi dan dapat dikembangkan menjadi energi terbarukan. Kalau program ini berhasil maka Indonesia menjadi pemeran utama pengelolaan biodiesel berbasis sawit," ucap Delis yang juga Bupati Morowali Utara.

AKPSI berharap program pengembangan B50 tidak hanya memberikan dampak nyata terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perkebunan sawit di seluruh Indonesia.

"Kami siap memperkuat sinergitas antardaerah, menghadapi tantangan iklim, dan memastikan sawit Indonesia tetap berdaya saing global sekaligus ramah lingkungan," tuturnya.

Delis dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Ketua Harian AKPSI dalam kepengurusan periode 2025-2030 di Jakarta pada Senin (20/4), yang mana asosiasi itu diketuai Bupati Panjam Paser Utara Mudyat Noor.

Kata dia amanah itu sebagai tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan daerah-daerah penghasil sawit di tingkat pusat.

Ia menegaskan, kepengurusan AKPSI harus mampu bekerja solid, berinovasi, dan responsif terhadap berbagai tantangan.

"Tantangan saat ini menyangkut isu keberlanjutan, perubahan iklim, tuntutan pasar global, implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), diversifikasi usaha, agroforestri, konflik manusia-satwa liar, maupun pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan menjadi fokus kami," kata dia lagi.