Muhammadiyah: dunia internasional akui kiprah Indonesia

id nashir

Muhammadiyah: dunia internasional akui kiprah Indonesia

Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadhan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2018, di kampus Universitas Hamka, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5) siang. (Foto: AGUNG/Humas) (Foto: AGUNG/Humas/)

PP Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi atas keberhasilan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap
Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 menunjukkan pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di dunia internasional.

"PP Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi atas keberhasilan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB," kata Haedar Nashir melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Haedar, keberhasilan Indonesia tersebut menjadi bukti atas apa yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia di ranah internasional. Kegiatan Pemerintah Indonesia tersebut, katanya, mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia.

Haedar menegaskan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia memperoleh tempat dalam pergaulan dunia.

"Dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis, posisi di PBB menjadi sangat strategis. Posisi tersebut dapat dijadikan forum dan media untuk memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan," katanya pula.

Menurut Haedar, Muhammadiyah sangat berharap Pemerintah Indonesia dapat lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antarnegara Islam, khususnya di Timur Tengah serta kawasan lain yang berkonflik, termasuk menyelesaikan konflik Rohingya dan Palestina. 
Indonesia dipastikan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2010, setelah memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6) malam.

Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak langsung menyampaikan kemenangan Indonesia beserta anggota terpilih lainnya, yakni Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.

Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi dalam pernyataannya sesaat setelah pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB mengatakan, sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan fokus kepada penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dengan sesama anggota, mendorong terbentuk "global comprehensive approach" untuk menangani terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.