DPRD Morowali Segera Bahas Dana Pilkada Ulang

Rabu, 16 Januari 2013 10:11 WIB

Ilustrasi (ANTARANews)

beberapa hal yang harus diperjelas sebelum DPRD membahas perubahan APBD 2013 adalah posisi KPU Morowali serta tahapan-tahapan mana saja yang akan diulang nanti."

Palu (antarasulteng.com) - DPRD Kabupaten Morowali akan segera membahas alokasi dana pemilihan ulang kepala daerah sesuai perintah Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan pada APBD 2013 yang sudah terlanjur ditetapkan.

"Tidak ada masalah dengan alokasi dana pilkada ulang karena ini kegiatan penting bagi masyarakat dan pemerintahan di Morowali, hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu dituntaskan sebelum DPRD membahas alokasi anggarannya," kata Ketua DPRD Morowali Abudin Halilu di Jakarta dihubungi melalui telepon dari Palu, Rabu.

Ia menyebutkan, pada pilkada 2012, APBD menyediakan dana sekitar Rp16 miliar dan tidak menyiapkan dana untuk pilkada dua putaran dengan alasan bahwa bila terjadi pilkada dua putaran, maka putaran kedua akan masuk dalam APBD 2013.

Namun, katanya, karena pilkada 27 November 2012 sudah berjalan normal, maka APBD 2013 tidak ada alokasi dana lagi untuk pilkada ini. Akan tetapi ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Selasa (15/1) memerintahkan pemilihan ulang Pilkada Morowali, maka APBD 2013 harus diubah dengan mengalokasikan dana untuk pilkada ulang.

Abudin Halilu mengemukakan beberapa hal yang harus diperjelas sebelum DPRD membahas perubahan APBD 2013 adalah posisi KPU Morowali serta tahapan-tahapan mana saja yang akan diulang nanti.

Saat ini, kata Abudin, anggota KPU Morowali tinggal satu orang karena empat lainnya telah diberhentikan DKPP Panwaslu karena terbukti melanggar kode etik pada pilkada 2012. Padahal, untuk membahas anggaran pilkada ulang, harus ada usul dari KPU Morowali, sementara KPU Morowali masih bermasalah.

Selain itu, perlu kejelasan tahapan pilkada mana saja yang akan diulang, apakah hanya pemilihan atau mulai dari tahapan kampanye.

"Dengan demikian kita bisa memprediksi kebutuhan anggaran berdasarkan alokasi dana pilkada tahun 2012," ujarnya dan menambahkan, kalau hal-hal ini bisa segera diputuskan maka DPRD Morowali bisa menuntaskan proses perubahan APBD dalam tempo dua pekan saja.

Abudin menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan nominal dana apakah Rp10 miliar atau Rp15 miliar karena DPRD pasti mengalokasikannya sebab pilkada ulang ini adalah untuk kepentingan daerah.

Menurut dia, ada dua cara dalam mengalokasikan dana untuk pilkada ulang yakni menunda program-program yang dinilai tidak terlalu mendesak dan mengalokasikan dananya ke anggaran pilkada serta mencari pinjaman. (R007)