Biaya Pengamanan PSU Morowali Rp3,5 Miliar

Jumat, 1 Maret 2013 10:08 WIB

Penjabat Bupati Morowali Baharuddin H. Tanriwali (ANTARANews/Rolex Malaha)

pemerintah kabupaten juga menyiagakan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk mengantisipasi gangguan yang signifikan sehingga harus mendatangkan personel tambahan di luar personel yang sudah dilibatkan saat ini."

Bungku, Sulteng (antarasulteng.com) - Kepolisian Resor Morowali mengajukan dana pengamanan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Morowali 2013 sebesar Rp3,5 miliar, naik dibanding anggaran 2012 sebesar Rp2,5 miliar.

"Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan kali ini lebih banyak dari tahun lalu, selain itu standar biaya minimum operasional setiap personel juga naik mulai 2013. Jadi tanpa penambahan personel pun, biaya pengamanan PSU pasti lebih besar dari tahun sebelumnya," kata Kapolres Morowali AKBP Suhirman yang dihubungi usai rapat koordinasi pengamanan PSU Morowali di Bungku, Jumat.

Rapat yang dipimpin Penjabat Bupati Morowali Baharuddin H Tanriwali itu dihadiri para pimpinan instansi yang terlibat langsung dalam PSU yakni KPU, Panwas, Pemkab, DPRD, Polres, TNI, kejaksaan, pengadilan serta tim pemenangan masing-masing kandidat bupati/wakil bupati.

Menurut Suhirman, pengamanan PSU Morowali akan melibatkan 1.500 orang personel termasuk prajurit TNI dan aktivitas pengamanan telah dimulai sejak 22 Januari 2013, sementara hari `H` pemungutan suara ulang dijadwalkan 13 Maret 2013.

Fokus utama pengamanan, kata Suhirman, adalah pendistribusian logistik PSU dari gudang KPU di Bungku ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan pengembaliannya ke kantor KPU di Bungku usai pemungutan suara.

Aktivitas lain yang juga rawan gangguan adalah saat pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara baik di tingkat PPS (panitia pemungutan suara) di TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan penghitungan di KPU hingga pengumuman dan pengesahan hasil penghitungan suara.

"Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada gangguan yang berarti dalam proses tahapan penyelenggaraan PSU ini," ujarnya.

Sementara itu Koordinator Wilayah Poso dan Morowali KPU Sulteng Yasin Mangun selaku penanggung jawab pelaksanaan PSU Morowali mengemukakan tahapan penyelenggaraan PSU berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti.

Aktivitas yang sudah berjalan adalah pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang akan dilanjutkan dengan penetapan PPS di setiap TPS, sedangkan distribusi logistik Pilkada baru akan dilaksanakan mulai 5 Maret 2013.

"Kalau kotak suara sekarang sudah siap seluruhnya di gudang KPU di Bungku. Kami tinggal menunggu kertas suara yang sedang dicetak di sebuah perusahaan di Makassar," ujarnya.

PSU Pilkada Morowali 13 Maret 2013 diharapkan akan diikuti 147.301 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) 2012 dengan 456 TPS.

Empat kandidat yang akan bersaing dalam PSU ini adalah Anwar Hafid-Sumisi Marunduh (incumbent), H. Chaeruddin Zen-Delis Hehi, H.Ahmad H Ali-Yakin Tumakakan dan Burhanuddin-Huragas Talingkau.

Sementara itu Penjabat Bupati Morowali Baharuddin H Tanriwali meminta dukungan semua masyarakat, khususnya tim pemenangan masing-masing kandidat untuk menjaga situasi keamaman yang kondusif saat ini sampai PSU ini menghasilkan kepala daerah yang definitif.

Terkait dana pengamanan, Baharuddin mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten juga menyiagakan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk mengantisipasi gangguan yang signifikan sehingga harus mendatangkan personel tambahan di luar personel yang sudah dilibatkan saat ini.

"APBD Morowali 2013 telah menyiagakan anggara Pilkada sekitar Rp23,5 miliar dengan asumsi PSU akan berlangsung dua putaran, tetapi kalau PSU nanti selesai dalam satu putaran, maka anggarannya hanya Rp13,5 miliar yakni untuk KPU Rp7,5 miliar, pengamanan Rp3,5 miliar dan Panwas Rp4 miliar.

PSU Pilkada Morowali digelar setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemungutan suara Pilkada Morowali 27 November 2012 yang dimenangi pasangan petahana Anwar Hafid-Sumisi Marunduh karena KPU Morowali memasukkan Andi Muhammad sebagai calon bupati padahal terbukti tidak memenuhi syarat kesehatan.

Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya 18 Januari 2013 memerintahkan KPU Sulteng untuk menggelar PSU paling lambat 60 hari setelah keputusan itu diambil tanpa menyertakan pasangan Andi Muhammad-Saiman Pombala. (R007)