Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmi mengatakan secara filosofis, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kompas konstitusional untuk menjaga ...
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya sepakat dengan pendapat Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai NasDem yang menginginkan penundaan amendemen konstitusi pada saat ini. ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur. Menurut dia, dari ...
DPP Partai NasDem menyatakan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora yang lain karena UUD merupakan sistem ketatanegaraan. "Pastinya pasal-pasal saling ...
Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan mengemuka kembali meski menyadari bahwa konstitusi hingga sekarang belum membuka peluang, kecuali mengamendemen kembali Undang-Undang ...
Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan mayoritas responden yang menyetujui atau mendukung wacana Presiden cukup menjabat sekali masa jabatan selama tujuh tahun. ...
Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin menanggapi dugaan korupsi di PT Perusahaan Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. "Dugaan ...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah. Ia menilai usulan Muhammadiyah ...
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya belum pernah membicarakan terkait wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, yang menjadi polemik di masyarakat. Dia ...
Anggota DPR RI Fadli Zon usulan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wacana yang berbahaya. "Itu ...