Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Jawa Barat Prof. Andi Muhammad Asrun menyarankan pemerintah (Kementerian Hukum) untuk membentuk tim pakar guna mempercepat ...
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum (APH) dan mengoptimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam ...
Kepolisian Resor Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyatukan langkah dan persepsi aparat penegak hukum dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah menyatakan pihaknya siap menerapkan pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kepala ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu Sulawesi Tengah berkolaborasi menerapkan penegakan hukum pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat ...
Menjelang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, Bapas Kelas I Palu melakukan koordinasi strategis dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Rabu, 10 ...
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, siap menjadi daerah percontohan penerapan pidana kerja sosial, khusus bagi tindak pidana ringan. "Pidana kerja sosial merupakan alternatif ...
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko KumhamImipas)) dan Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat koordinasi guna ...
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru harus diikuti dengan perubahan budaya ...
Akademisi dariUniversitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah Sahran Radenmengungkapkan, beberapa tantangan terkait pembaharuan hukum di Indonesia. “Isu ...