#KEMENDAGRI RI

Kumpulan berita kemendagri ri, ditemukan 201 berita.

Bustami Zainudin pertanyakan keputusan Pilkada 2020 tidak libatkan DPD

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mempertanyakan keputusan DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang memutuskan penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ...

Pemda diminta dukung dan bantu KPU bersiap Pilkada 2020

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih Umum (KPU) untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya ...

Komisi II DPR setuju Pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP,pada Rabu siang, menyetujui pemungutan suara Pilkada serentak 2020 ...

KBRI bantu WNI terdampak COVID-19 di London

KBRI Londonmembantu warga negara Indonesia yang terdampakCOVID-19 yang kinimemasuki pekan keenam lockdown di Inggris dan akibatekonominya mulai dirasakan, khususnya bagi ...

Perludem: Pilkada serentak sebaiknya ditunda pertengahan 2021

Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 baiknya ditunda setidaknya pada pertengahan 2021. Direktur ...

Mendagri keluarkan radiogram ke kepala daerah terkait virus Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi melalui radiogram nomor 443.1/2130/SJ kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) dalam hal antisipasi dan pencegahan virus ...

Mendagri minta daerah percepat penggunaan anggaran

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah segera mempercepat penggunaan anggaran khususnya untuk mencegah dampak pelambatan ekonomi karena menyebarnya virus corona (Covid-19). ...

Mendagri ingin status DKI Jakarta harus diubah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan status DKI Jakarta harus diubah dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI ...

Komisi II DPR: Prioritaskan tenaga honorer lama jadi PNS

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid meminta pemerintah memprioritaskan tenaga honorer yang sudah bekerja lama di kementerian/lembaga untuk diangkat menjadi PNS. "Komisi II DPR RI memang ...

Komisi II: seleksi CPNS formasi khusus tenaga honorer dilanjutkan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah lanjutkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi khusus tenaga honorer K-II yang sudah dijalankan pada tahun 2013 dan 2018. ...