#PELANGGARAN HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah menyatakan pemberhentian guru honorer di Kabupaten Tolitoli harus didasarkan pada ketentuan hukum ataupun kontrak kerja yang telah ...

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyatakan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) harus menjadi bagian dari setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan masyarakat ...

Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Edy Sutichno mengatakan penyelesaian konflik agraria di daerah juga perlu mengedepankan pendekatan dialog, pemulihan dan penghormatan terhadap ...

Kementerian Hak Asasi Manusia meminta pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus bebas dari diskriminasi serta menjunjung martabat pasien sebagai ...

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) direvisi karena TPPO telah berkembang menjadi praktik-praktik ...

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Dr. Fina Rosalina mengatakan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan di negara hukum seperti di Indonesia, dalam kasus tindak ...

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri dalam merespons polemik keberadaan kelompok Lesbian, Gay, ...

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSdK) memperkuat sistem pelindungan nasional melalui ...

Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan hak asasi ...