#PELANGGARAN HAM

Organisasi Masyarakat Sipil dari wilayah Sulawesi hingga Papua, menyerukan moratorium izin tambang mineral dan batubara. Seruan itu disampaikan dalam diskusi bertajukurgensi moratorium izin ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif ...

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (Ditjen PDKHAM) Kementerian HAM melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi penyelesaian Non Yudisial ...

Ombudsman RI (ORI) menyarankan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menyebutkan bentuk kerugian yang dialami masyarakat akibat sebuah praktik korupsi oleh penyelenggara negara, ...

Negara-negara peserta sidang Majelis Umum PBB (UNGA) akan mengecam pelanggaran hukum internasional di Jalur Gaza, kata Presiden UNGA ke-80 yang baru diangkat sekaligus mantan Menteri Luar Negeri ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mendukung upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu dengan memastikan program pemulihan korban ...

Indonesia memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sebuah tonggak reformasi yang lahir dari semangat pembebasan. Regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol komitmen bangsa ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen menjaga hak masyarakat dari kriminalisasi di sektor pertambangan. "Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi, hanya karena berusaha ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan 10 poin rekomendasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ...

Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) menyebutkan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu segera dibentuk sebagai implementasi komitmen Negara dalam melindungi data setelah Undang-Undang ...