#PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, berupaya memperkuat reformasi birokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kualitas pelayanan publik. “Masih ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Dirinya menekankan pemerintah ...

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, kepastian mengenai pemindahan ibu kota negara kembali memperoleh penegasan konstitusional. Dalam ...

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Yogyakarta pada 3–5 Juni sebagai upaya mengokohkan peran strategisnya dalam ekosistem ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) guna memperkuat ...

Dosen Antropologi FISIP Universitas Tadulako Aktivis Kelompok Peduli Kampus Universitas Tadulako (KPK-Untad) Anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK) Indonesia ...

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun mendorong sinergitas dan penguatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan biro hukum pemerintah daerah. "Ini untuk ...

Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menegaskan pemerintah daerah tidak membutuhkan terlalu banyak regulasi, melainkan aturan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan kualitas produk hukum daerah sebagai instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di ...

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam bermasyarakat, ...