#RUU PILKADA

Presiden RI Joko Widodo meminta agar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dapat melakukan percepatan e-catalogdi lembaga tersebut. "Untuk ...

Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan mengemuka kembali meski menyadari bahwa konstitusi hingga sekarang belum membuka peluang, kecuali mengamendemen kembali Undang-Undang ...

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 akhirnya disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/3), setelah nasibnya terkatung-katung sejak akhir tahun 2020. Prolegnas Prioritas ...

Setelah UU Pemilu termasuk di dalamnya UU Pilkada tidak direvisi, tahun 2022 dan 2023 sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya sehingga harus diisi penjabat (Pj) untuk memimpin daerah ...

Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar ...

Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun lalu, ada beberapa alasan langkah itu dilakukan, salah satunya perbaikan penyelenggaraannya apabila Pilkada, ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai penghentian atau penundaan pembahasan RUU Pemilu saat ini membuat ruang pembahasan soal sistem pemilu makin sempit dan cenderung tidak maksimal. ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sangat menyayangkan Komisi II DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, yang akan menyatukan UU No. ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjadi agenda krusial untuk diselesaikan DPR RI pada 2021. Menurut dia, naskah RUU ...