"Untuk e-catalog, kemudian pembuatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di pemda, mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya atau bahkan hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM," kata Hendrar di Istana Negara Jakarta, Senin.
Pada hari Senin Presiden Jokowi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hendrar Prihadi akan menjalankan tugas sebagai Kepala LKPP menggantikan Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Presiden dan juga Ibu Megawati yang sudah memberi kepercayaan kepada saya di LKPP ini. Tugas khususnya yang pertama adalah karena pascapandemi COVID-19 ini kita butuh upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dengan potensi anggaran lewat LKPP didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri," ungkap Hendrar.
Selain pesan untuk meningkatkan e-catalog dan P3DN, Hendrar juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan agar dapat mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa.
"Ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Kami akan terus melakukan konsolidasi walaupun Pak Anas sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tambah Hendrar.
Hendrar sendiri mengakui punya kedekatan dengan Presiden Jokowi karena sama-sama berasal dari Jawa Tengah.
"Kalau saya dengan Pak Presiden karena sama-sama di Jawa Tengah pasti saya merasa saya bagian dari beliau. Saat dia jadi wali kota, saya waktu itu jadi plt. wali kota, kemudian beliau sudah tingkat provinsi DKI kami masih di Jawa Tengah. Akan tetapi, kemudian ketemu lagi karena waktu itu beliau nyalon presiden, kami jadi bagian dari timnya," ungkap Hendrar.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mengakui sudah memahami karakter Presiden Jokowi. Hendrar pun menyebut ada pesan khusus dari presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Hati-hati, itu duitnya banyak di situ, jadi kamu mesti hati-hati. Harus taat asas. Kalau perlu matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain, itu tadi pesennya, saya akan junjung tinggi integritas," tambah Hendrar.
Terkait dengan jabatan sebagai Wali Kota Semarang, Hendrar menyebut masih menduduki jabatan tersebut hingga ada surat pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri.
"Pak Menteri tadi saya sudah berbicara beliau akan segera proses. Nanti kalau sudah ada pemberhentian saya sebagai wali kota, akan muncul plt. yang otomatis sesuai dengan regulasi itu adalah Wakil Wali Kota Bu Ita. Nanti biar proses itu kita jalani sampai surat pemberhentian wali kota keluar," jelas Hendrar.
Hendrar pun membantah pengangkatannya sebagai Kepala LKPP sebagai persiapan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
"Enggak, enggak ada hubungannya, enggak ada tanggapan dan kami enggak pernah diskusi tentang itu. Diskusi kami untuk memajukan ekonomi yang ada di bangsa kita lewat LKPP," kata Hendrar.
Hendrar Prihadi pernah menjawab sebagai Wakil Wali Kota Semarang periode 2010—2012. Ia selanjutnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Semarang pada tahun 2012 setelah Wali Kota Semarang Soemarmo H.S. dinonaktifkan karena kasus suap kepada anggota DPRD Kota Semarang pada tahun anggaran 2012. Politkus PDI Perjuangan itu lalu dilantik sebagai Wali Kota Semarang definitif pada tahun 2013—2015.
Pada tahun 2015, Hendrar lalu maju kembali sebagai petahana dan memenangi Pilkada 2015. Ia berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk masa jabatan 2016—2021. Selanjutnya pada Pilkada 2020 dalam rangka memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2021—2024, pasangan Hendi-Ita menang kembali. Pada tahun 2019 Hendrar pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wali kota terbaik di Asia (Asia Best Mayor Of The Year 2019 dalam Asia Global Award 2019) dari Asia Global Council (Dewan Global Asia).
E-Katalog U<K<
Presiden Jokowi juga meminta Kepala LKPP Hendrar Prihadi untuk terus memperbanyak keberadaan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam e-katalog lembaganya.
"Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat, yang masuk ke e-katalog baik pusat maupun lokal," kata Presiden kepada awak media seusai prosesi pelantikan.
Presiden sebelumnya sempat menargetkan satu juta produk dalam negeri (PDN) termasuk produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke dalam e-katalog LKPP dan hal itu sudah bisa tercapai.
Hal itu terungkap dalam laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri Pengarahan Presiden Kepada Seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center, 29 September lalu.
Menurut Luhut, kala itu per 27 September 2022 sudah ada 1.204.487 PDN yang masuk ke dalam LKPP.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa masuknya produk UMKM ke dalam e-katalog LKPP menjadi langkah penting dalam penerapan gerakan cinta produk dalam negeri. "Ini penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul bisa diimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan daerah," kata Presiden.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengapresiasi capaian pendahulunya, Abdullah Azwar Anas, semasa memimpin LKPP dan siap meningkatkan komunikasi serta konsolidasi dalam rangka memperbesar sumbangsih LKPP terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hendi merupakan politikus PDI Perjuangan dan pelantikannya menggantikan sesama kader partai berlogo banteng itu, Abdullah Azwar Anas, yang sejak 7 September lalu diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Turut hadir dalam prosesi pelantikan Kepala LKPP adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
