Poso (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) RI Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) Lukky Semen SE berkesempatan melakukan kunjungan dan meninjau lokasi banjir bandang di Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso pada Sabtu, 7 Maret 2020.
Ikut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BSS) III Palu, Feriyanto Pawenrusi ST MT bersama timnya.
Kehadiran Senator Lukky Semen dan Kepala BWSS diterima Camat Lore Barat Ruli R Labulu bersama Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.
Menurut Camat, dampak banjir bandang menyebabkan 5 rumah hanyut, 53 rumah rusak berat serta sebanyak 951 orang harus mengungsi di Kantor Kematan Lore Barat.
Saat berkunjung Lukky Semen melihat langsung keberadan pengungsi yang menetap disejumlah tenda yang disiapkan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso. Ia pun menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengungsi.
"Setiap bantuan yang disalurkan sudah disepakati hanya melalui satu pintu, yakni di Kantor Kecamatan. Masalahnya ruangan Kantor Camat kini sudah penuh dengan logistik yang masuk, sementara bantuan masih terus datang dari berbagai pihak yang peduli dan berempati atas banjir bandang di Desa Lengkeka," ujar Camat.
Senator Lukky Semen juga melakukan pertemuan guna jaring aspirasi bersama bersama pihak-pihak terkaitr di lokasi bencana yakni Tokoh Masyarakat, Kades, Camat, BPBD Poso, Perwakilan Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Seksi 5 Lengkeka serta BWSS III di Palu.
Dalam jaring aspirasi itu mencuat keinginan dari sejumlah warga untuk direlokasi dari tempat tinggal mereka yang tekena banjir bandang. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut setelah 14 hari masa tanggap bencana mengingat kemungkinan besar warga masih berada di lokasi pengungsi karena belum bisa kembali sebab tempat tinggal mereka mengalami rusak berat bahkan ada yang hanyut.
"Bagaimana dengan pengungsi yang saat ini berada di Kantor Kecamatan, kalau masa tanggap bencana sudah selesai. Karena tidak mungkin mau kembali dengan kondisi rumah kami yang masih porakporanda. Selain itu warga juga masih trauma setelah diterjang banjir bandang. Kalau kami masih tinggal di pengungsian, tentu masih perlu mendapat perhatian penanganannya,” ujar Kades Lengkeka.
Yang jadi problem, jika harus direlokasi, harus benar benar di tempat yang tidak menimbulkan masalah baru. Pasalnya, di Desa Lengeka sendiri wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Bahkan sejumlah rumah penduduk ada dapurnya yang sudah berbatasan dengan kawasan TNLL.
Perwakilan Balai TNLL sendiri yang ikut dalam jaring aspirasi itu mengakui jika nantinya dilakukan relokasi, maka harus benar benar memperhatikan penempatan lahan agar tidak masuk dalam kawasan TNLL. Atau jika harus terjadi, maka harus ada upaya untuk terlebih dahulu melakukan pelepasan kawasan TNL berdasarkan pengusulan dari daerah dan disetujui Pemerintah Pusat.
Bukan karena illegal logging
Yang menarik adalah mulai dari Camat, Kades, Tokoh Masyarakat serta Perwakilan TNLL satu suara bahwa banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu tidak ada kaitannya dengan praktek ilegal logging (penebangan liar).
Ditengarai curah hujan yang tinggi membuat sungai Haluwanua di desa tersebut tidak mampu menahan derasnya banjir diana menimbulkan erosi dan air sungai yang meluap menerjang rumah penduduk.
"Kami jamin tidak ada ilegang logging di daerah ini,” ujar Camat serius.
Dari peninjauan langsung di lapangan, tidak ditemukan potongan kayu-kayu ilegal justru yang ditemukan pohon pohon yang tercabut dengan akarnya yang terseret banjir. Juga batu batu ukuran besar turut hanyut terbawa banjir bandang.
"Ini pohon yang terseret banjir masih dengan akar-akarnya, berarti cukup deras air yang datang dari hulunya," ujar Lukky Semen yang prihatin melihat langsung kondisi di lokasi banjir bandang.
Penanganan normalisasi sungai terkait permintaan tokoh masyarakat dan Kepala Desa Lengekeka, direspon langsung oleh Kepala BWSS III Feriyanto.
Menurut dia, sebagai instansi pemerintah pusat di daaerah, maka pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten dan provinsi, tidak bisa ditangani oleh pihak BWSS. Yang menjadi kewenangan pihak BWSS untuk mengelola yakni wilayah Sungai (WS) Lariang yang juga berada di wilayah Lore Barat.
Namun menurut Fariyanto, normalisasi bisa saja ditangani jika terlebih dahulu ada permintaan dari pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Poso, untuk menyerahkan ke pusat untuk melakukan pekerjaan normalisasi. Jika sudah ada permintaan tersebut, maka pihaknya bisa melakukan revisi terhadap program di BWSS dengan memprioritaskan penanganan bencana di Desa Lengekeka Kecamatan Lore Barat.
"Harus kami akui untuk tahun 2020 ini tidak ada program untuk pengelolaan di wilayah Sungai Lariang yang berada di wilayah Lore. Namun jika sudah ditetapkan sebagai daerah bencana dan ada surat permintaan dari Bupati untuk kami melakukan penanganan, maka BWSS bisa merivisi kembali programnya dan memprioritaskan penanganan di lokasi bencana. Namun upaya revisi ini perlu mendapat dukungan dari Senator Lukky Semen, agar bisa meyakinkan dan mendapat legitimasi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR,” ujarnya.
Pernyataan Kepala BWSS III tersebut direspon oleh Senator Lukky Semen untuk berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah di pusat.
Lucky yang juga anggota DPRD Sulteng periode 2014-2019 itu mengapresiasi berbagai masukan sebagai bahan inventarisasi materi untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya pihak Kementerian yang menjadi mitra kerjanya di Komite II DPD RI yang membidangi infrastruktur, Lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian dan perkebunan serta beberapa kementerian lainnya.
"Koordinasi seperti ini penting, agar kita bisa menginvetarisasi materi dan masalah untuk dicarikan solusinya guna penaganan pasca banjir bandang,” ujar Lukky Semen, pemilik usaha Hotel Duta Group Palu itu.
Ikut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BSS) III Palu, Feriyanto Pawenrusi ST MT bersama timnya.
Kehadiran Senator Lukky Semen dan Kepala BWSS diterima Camat Lore Barat Ruli R Labulu bersama Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.
Menurut Camat, dampak banjir bandang menyebabkan 5 rumah hanyut, 53 rumah rusak berat serta sebanyak 951 orang harus mengungsi di Kantor Kematan Lore Barat.
Saat berkunjung Lukky Semen melihat langsung keberadan pengungsi yang menetap disejumlah tenda yang disiapkan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso. Ia pun menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengungsi.
"Setiap bantuan yang disalurkan sudah disepakati hanya melalui satu pintu, yakni di Kantor Kecamatan. Masalahnya ruangan Kantor Camat kini sudah penuh dengan logistik yang masuk, sementara bantuan masih terus datang dari berbagai pihak yang peduli dan berempati atas banjir bandang di Desa Lengkeka," ujar Camat.
Senator Lukky Semen juga melakukan pertemuan guna jaring aspirasi bersama bersama pihak-pihak terkaitr di lokasi bencana yakni Tokoh Masyarakat, Kades, Camat, BPBD Poso, Perwakilan Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Seksi 5 Lengkeka serta BWSS III di Palu.
Dalam jaring aspirasi itu mencuat keinginan dari sejumlah warga untuk direlokasi dari tempat tinggal mereka yang tekena banjir bandang. Mereka juga mempertanyakan tindak lanjut setelah 14 hari masa tanggap bencana mengingat kemungkinan besar warga masih berada di lokasi pengungsi karena belum bisa kembali sebab tempat tinggal mereka mengalami rusak berat bahkan ada yang hanyut.
"Bagaimana dengan pengungsi yang saat ini berada di Kantor Kecamatan, kalau masa tanggap bencana sudah selesai. Karena tidak mungkin mau kembali dengan kondisi rumah kami yang masih porakporanda. Selain itu warga juga masih trauma setelah diterjang banjir bandang. Kalau kami masih tinggal di pengungsian, tentu masih perlu mendapat perhatian penanganannya,” ujar Kades Lengkeka.
Yang jadi problem, jika harus direlokasi, harus benar benar di tempat yang tidak menimbulkan masalah baru. Pasalnya, di Desa Lengeka sendiri wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Bahkan sejumlah rumah penduduk ada dapurnya yang sudah berbatasan dengan kawasan TNLL.
Perwakilan Balai TNLL sendiri yang ikut dalam jaring aspirasi itu mengakui jika nantinya dilakukan relokasi, maka harus benar benar memperhatikan penempatan lahan agar tidak masuk dalam kawasan TNLL. Atau jika harus terjadi, maka harus ada upaya untuk terlebih dahulu melakukan pelepasan kawasan TNL berdasarkan pengusulan dari daerah dan disetujui Pemerintah Pusat.
Bukan karena illegal logging
Yang menarik adalah mulai dari Camat, Kades, Tokoh Masyarakat serta Perwakilan TNLL satu suara bahwa banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu tidak ada kaitannya dengan praktek ilegal logging (penebangan liar).
Ditengarai curah hujan yang tinggi membuat sungai Haluwanua di desa tersebut tidak mampu menahan derasnya banjir diana menimbulkan erosi dan air sungai yang meluap menerjang rumah penduduk.
"Kami jamin tidak ada ilegang logging di daerah ini,” ujar Camat serius.
Dari peninjauan langsung di lapangan, tidak ditemukan potongan kayu-kayu ilegal justru yang ditemukan pohon pohon yang tercabut dengan akarnya yang terseret banjir. Juga batu batu ukuran besar turut hanyut terbawa banjir bandang.
"Ini pohon yang terseret banjir masih dengan akar-akarnya, berarti cukup deras air yang datang dari hulunya," ujar Lukky Semen yang prihatin melihat langsung kondisi di lokasi banjir bandang.
Penanganan normalisasi sungai terkait permintaan tokoh masyarakat dan Kepala Desa Lengekeka, direspon langsung oleh Kepala BWSS III Feriyanto.
Menurut dia, sebagai instansi pemerintah pusat di daaerah, maka pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten dan provinsi, tidak bisa ditangani oleh pihak BWSS. Yang menjadi kewenangan pihak BWSS untuk mengelola yakni wilayah Sungai (WS) Lariang yang juga berada di wilayah Lore Barat.
Namun menurut Fariyanto, normalisasi bisa saja ditangani jika terlebih dahulu ada permintaan dari pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Poso, untuk menyerahkan ke pusat untuk melakukan pekerjaan normalisasi. Jika sudah ada permintaan tersebut, maka pihaknya bisa melakukan revisi terhadap program di BWSS dengan memprioritaskan penanganan bencana di Desa Lengekeka Kecamatan Lore Barat.
"Harus kami akui untuk tahun 2020 ini tidak ada program untuk pengelolaan di wilayah Sungai Lariang yang berada di wilayah Lore. Namun jika sudah ditetapkan sebagai daerah bencana dan ada surat permintaan dari Bupati untuk kami melakukan penanganan, maka BWSS bisa merivisi kembali programnya dan memprioritaskan penanganan di lokasi bencana. Namun upaya revisi ini perlu mendapat dukungan dari Senator Lukky Semen, agar bisa meyakinkan dan mendapat legitimasi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR,” ujarnya.
Pernyataan Kepala BWSS III tersebut direspon oleh Senator Lukky Semen untuk berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah di pusat.
Lucky yang juga anggota DPRD Sulteng periode 2014-2019 itu mengapresiasi berbagai masukan sebagai bahan inventarisasi materi untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya pihak Kementerian yang menjadi mitra kerjanya di Komite II DPD RI yang membidangi infrastruktur, Lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian dan perkebunan serta beberapa kementerian lainnya.
"Koordinasi seperti ini penting, agar kita bisa menginvetarisasi materi dan masalah untuk dicarikan solusinya guna penaganan pasca banjir bandang,” ujar Lukky Semen, pemilik usaha Hotel Duta Group Palu itu.