Palu (ANTARA) - Sekitar Rp1,9 miliar dana alokasi khusus di Dinas Perikanan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dikembalikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk digunakan penanganan penyebaran COVID-19.
"Sejumlah bantuan dan dana hibah Kementerian KP untuk nelayan terpaksa dikembalikan untuk kepentingan penanganan pendemi virus corona," kata Kepala Dinas Perikanan Parigi Moutong Efendi Batjo, yang di hubungi dari Palu, Rabu.
Dia belum bisa memastikan, apakah ke depan dana DAK kementerian dapat dialokasikan kembali di anggaran perubahan atau tidak, jika wabah COVID semakin meluas, maka kecil kemungkinan dialokasikan, namun jika sebaliknya maka peluang itu cukup terbuka.
"Kita lihat ke depan seperti apa nanti. Sebab pemerintah pusat maupun daerah saat ini memprioritaskan penanganan pendemi virus corona," kata Efendi menambahkan.
Dia memaparkan, selain DAK dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan perikanan yang dialokasikan ke instansi itu juga terpotong berdasarkan realokasi anggaran dilakukan pemerintah setempat untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19.
Dengan tergesernya anggaran di semua instansi, maka pemerintah memperkirakan struktur belanja APBD Parigi Moutong tahun 2020 akan berpengaruh.
"Dalam pencegahan dan penanganan virus ini, anggaran kami terpangkas sekitar 50 persen mulai dari dana perjalanan dinas keluar daerah hingga dana-dana untuk kegiatan lain di realokasi," ujar Efendi.
Pada realokasi anggaran penanganan COVID-19, Pemkab Parigi Moutong mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar hingga Rp26 miliar untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis yang bertugas, pengadaan alat kesehatan.
Termasuk belanja makan dan minum petugas di pos pemeriksaan kesehatan wilayah-wilayah perbatasan serta untuk jaring pengaman sosial jika situasi ini semakin memburuk.
Dia memaparkan, Menteri KKP Edhy Prabowo beserta rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja melihat persiapan pelaksanaan Hari Ikan Nasional (Harkannas) di kabupaten itu pada Maret lalu, akibat kejadian luar biasa ini kunjungan tersebut terpaksa di tunda hingga waktu yang belum ditentukan.
"Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, dari koordinasi itu mendapat respon positif. Saat ini kami masih menunggu arahan Kementerian KP menyangkut pelaksanaan kegiatan nasional ini," ujarnya.
"Sejumlah bantuan dan dana hibah Kementerian KP untuk nelayan terpaksa dikembalikan untuk kepentingan penanganan pendemi virus corona," kata Kepala Dinas Perikanan Parigi Moutong Efendi Batjo, yang di hubungi dari Palu, Rabu.
Dia belum bisa memastikan, apakah ke depan dana DAK kementerian dapat dialokasikan kembali di anggaran perubahan atau tidak, jika wabah COVID semakin meluas, maka kecil kemungkinan dialokasikan, namun jika sebaliknya maka peluang itu cukup terbuka.
"Kita lihat ke depan seperti apa nanti. Sebab pemerintah pusat maupun daerah saat ini memprioritaskan penanganan pendemi virus corona," kata Efendi menambahkan.
Dia memaparkan, selain DAK dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan perikanan yang dialokasikan ke instansi itu juga terpotong berdasarkan realokasi anggaran dilakukan pemerintah setempat untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19.
Dengan tergesernya anggaran di semua instansi, maka pemerintah memperkirakan struktur belanja APBD Parigi Moutong tahun 2020 akan berpengaruh.
"Dalam pencegahan dan penanganan virus ini, anggaran kami terpangkas sekitar 50 persen mulai dari dana perjalanan dinas keluar daerah hingga dana-dana untuk kegiatan lain di realokasi," ujar Efendi.
Pada realokasi anggaran penanganan COVID-19, Pemkab Parigi Moutong mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar hingga Rp26 miliar untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis yang bertugas, pengadaan alat kesehatan.
Termasuk belanja makan dan minum petugas di pos pemeriksaan kesehatan wilayah-wilayah perbatasan serta untuk jaring pengaman sosial jika situasi ini semakin memburuk.
Dia memaparkan, Menteri KKP Edhy Prabowo beserta rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja melihat persiapan pelaksanaan Hari Ikan Nasional (Harkannas) di kabupaten itu pada Maret lalu, akibat kejadian luar biasa ini kunjungan tersebut terpaksa di tunda hingga waktu yang belum ditentukan.
"Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, dari koordinasi itu mendapat respon positif. Saat ini kami masih menunggu arahan Kementerian KP menyangkut pelaksanaan kegiatan nasional ini," ujarnya.