Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, realisasi
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk tahap dua tidak
mencapai 100 persen.
"Ada masyarakat yang belum mencairkan dan ada juga yang retur tapi namanya dari musyawarah desa belum masuk juga," kata Mensos di Jakarta, Kamis.
Mensos mengatakan, hingga batas akhir BLSM tahap kedua pada 15 Desember 2013 yang terealisasi hanya 97,21 persen atau menjangkau 15.097.799 rumah tangga sasaran.
Sementara yang belum terealisasi sebanyak 2,79 persen atau 433.098 rumah tangga sasaran, tambah Mensos.
Pemerintah mengalokasikan anggaran BLSM tahap kedua Rp4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia.
Selain ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum mencairkan BLSM, ada masyarakat di wilayah Papua yang menginginkan penyaluran BLSM lewat bupati.
"Ini tidak bisa, karena penyalurannya harus lewat PT Pos," ujar Mensos seraya menambahkan, anggaran BLSM yang tidak terealisasi akan dikembalikan ke kas negara.
BLSM merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga miskin akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
BLSM disalurkan melalui dua tahap, tahap pertama pada Juli 2013 dan tahap kedua pada September lalu yang berakhir pada 15 Desember 2013.
Kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp150.000 per rumah tangga sasaran per bulan selama empat bulan. Warga penerima BLSM harus memiliki KPS untuk mencairkan BLSM di kantor Pos.
"Ada masyarakat yang belum mencairkan dan ada juga yang retur tapi namanya dari musyawarah desa belum masuk juga," kata Mensos di Jakarta, Kamis.
Mensos mengatakan, hingga batas akhir BLSM tahap kedua pada 15 Desember 2013 yang terealisasi hanya 97,21 persen atau menjangkau 15.097.799 rumah tangga sasaran.
Sementara yang belum terealisasi sebanyak 2,79 persen atau 433.098 rumah tangga sasaran, tambah Mensos.
Pemerintah mengalokasikan anggaran BLSM tahap kedua Rp4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia.
Selain ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum mencairkan BLSM, ada masyarakat di wilayah Papua yang menginginkan penyaluran BLSM lewat bupati.
"Ini tidak bisa, karena penyalurannya harus lewat PT Pos," ujar Mensos seraya menambahkan, anggaran BLSM yang tidak terealisasi akan dikembalikan ke kas negara.
BLSM merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga miskin akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
BLSM disalurkan melalui dua tahap, tahap pertama pada Juli 2013 dan tahap kedua pada September lalu yang berakhir pada 15 Desember 2013.
Kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp150.000 per rumah tangga sasaran per bulan selama empat bulan. Warga penerima BLSM harus memiliki KPS untuk mencairkan BLSM di kantor Pos.