Komisi VII DPR dorong proyek jargas segera rampung demi pupuk nasional

id Jaringan gas,Pupuk nasional

Komisi VII DPR dorong proyek jargas segera rampung demi pupuk nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (17/4/2024). ANTARA/HO-DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merampungkan proyek pipa jaringan gas (jargas) nasional agar bisa memasok gas secara merata dan memenuhi kebutuhan industri pupuk nasional.

“Kami tengah menggali kendala-kendala dari (Kementerian) ESDM soal gas. Ini harus sinergi satu sama lain, bukan hanya antar-BUMN, melainkan antar-kementerian,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Bambang mengatakan bahwa bahan baku untuk memproduksi pupuk adalah gas alam, sehingga distribusi gas yang merata merupakan kunci untuk mendukung ketersediaan pupuk nasional.

Ketika bertemu dengan manajemen PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (17/4), Bambang mengatakan bahwa pabrik pupuk tersebut mengaku kesulitan mendapat pasokan bahan baku gas.

“Di area Sumatera, pasokan gas memang menjadi persoalan, padahal di area Jawa Timur, produksi gas itu surplus,” kata Bambang.



Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menuntaskan proyek jargas nasional demi menjaga terpenuhinya kebutuhan gas alam bagi para pelaku industri pupuk.

“Ini (proyek jargas nasional) kan salah satu program Kementerian ESDM untuk menyalurkan gas dari Timur ke Barat,” kata dia.

Lebih lanjut, kepada Pusri, Bambang meminta produsen pupuk tersebut agar mampu memaksimalkan pasokan gas yang diperolehnya.

“Sebab, beberapa lini produksi perusahaan pupuk di Indonesia memang perlu revitalisasi untuk memperoleh jumlah produksi yang ditargetkan,” kata Bambang.

Perluasan jaringan gas bumi merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan ramah lingkungan menuju target net zero emission (NZE).

Selain itu, beban subsidi impor energi dapat dikurangi, yang salah satunya dengan kolaborasi berbagai pihak dalam pemanfaatan gas bumi di Indonesia.