Buol (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulteng menyampaikan pentingnya pengelolaan manajemen risiko dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah daerah.
"Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami manajemen risiko, sehingga dapat meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan risiko sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Buol," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Dadang di Biau, Sabtu.
Ia mengemukakan manajemen risiko yang baik dapat memitigasi potensi masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
"Jadi, semua pihak terkait secara bersama-sama membangun budaya kerja yang lebih sadar risiko di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Buol," ucapnya.
Ia menuturkan berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2023, Kabupaten Buol mencapai level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dengan skor 3.065.
"Capaian ini menempatkan Kabupaten Buol di posisi ke-4 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah," sebutnya.
Ia mengatakan Kabupaten Buol berhasil mencapai level 3 dalam Maturitas SPIP dengan skor yang baik.
"Tantangan ke depan untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan pencapaian tersebut tetap ada, sehingga pengelolaan risiko yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program prioritas yang telah direncanakan," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan antar-OPD di Buol itu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan manajemen risiko dalam program-program kegiatan di tahun 2025.
"Harapannya dengan pengelolaan manajemen risiko ini bisa terjadi peningkatan kemampuan dan setiap OPD dapat lebih fokus dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta meminimalisasi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program," tuturnya.
Dadang mengimbau kepada kepala OPD di Buol untuk menghindari kegiatan yang tidak memiliki tujuan yang jelas pada tahun 2025.
"Pemahaman tentang manajemen risiko ini agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta menjadi langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan dan akuntabel," katanya.
