Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan Command Center Berani Samporoa dalam upaya memperkuat pelayanan publik berbasis digital yang cepat, responsif, dan transparan bagi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Sabtu, menyampaikan bahwa keberhasilan Command Center Berani Samporoa sangat ditentukan oleh validitas data yang dimiliki oleh seluruh perangkat daerah.
“Secanggih apa pun sistem ini, kalau datanya tidak valid, maka tidak akan efektif. Karena itu saya meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dalam tiga bulan ke depan serius melakukan pembenahan dan pembaruan data,” katanya.
Ia mengatakan Command Center tersebut merupakan pusat kendali pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Ia menjelaskan Command Center Berani Samporoa berfungsi sebagai pusat pengelolaan laporan dan aduan masyarakat berbasis sistem digital. Setiap laporan yang masuk akan diberikan nomor tiket sehingga seluruh proses penanganan dapat dipantau secara real time.
Operator Command Center akan memberikan respons awal kepada masyarakat. Laporan yang dapat diselesaikan langsung ditangani oleh operator Command Center, sementara laporan yang berkaitan dengan kewenangan OPD tertentu diteruskan kepada OPD terkait yang telah menyiapkan operator khusus.
Sistem tersebut dilengkapi klasifikasi status laporan, mulai dari menunggu, dalam proses, selesai, hingga ditolak, guna menjaga efektivitas pelayanan.
Untuk menjamin profesionalisme, layanan ini juga dilengkapi sistem penilaian kinerja bagi operator Command Center dan operator OPD berdasarkan kecepatan serta kualitas tindak lanjut laporan.
"Command Center ini adalah pusat kendali pelayanan kita. Ibarat tubuh manusia, inilah otaknya. Mari kita jaga dan manfaatkan bersama demi pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Karena itu, ia mengharapkan agar ke depan sistem layanan Berani Samporoa dapat terintegrasi hingga ke pemerintah kabupaten dan kota serta instansi vertikal sehingga laporan masyarakat yang berada di luar kewenangan provinsi tetap dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemilihan nama Samporoa berarti persahabatan, mencerminkan semangat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui layanan ini, masyarakat harus merasa memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan permasalahan kepada pemerintah,” katanya.
