Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah terus menggenjot upaya menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kemiskinan persoalan yang kompleks, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam membantu upaya penanggulangan yang dikemas dalam program prioritas pembangunan daerah," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid di Parigi, Senin.
Menurut dia, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sebagaimana intervensi dilakukan pemerintah setempat melalui empat prinsip dasar yakni perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, kemudian peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa.
"Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami terus melakukan langkah-langkah percepatan ke depan," ujarnya.
Ia mengemukakan, pelaksanaan pembangunan pihaknya saat ini telah diselaraskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dari visi yang diusung mewujudkan Parigi Moutong maju, mandiri dan berkelanjutan memulai Gerakan Membangun Desa (Gerbangdesa) ada empat pilar pilar kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni, membangun kesehatan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif, pilar pendidikan dengan tujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah (RSI) dan harapan lama sekolah.
Kemudian, pilar membangun pemerintahan dengan tujuan mempermudah, mempercepat, dan mempermudah pelayanan diberikan kepada masyarakat, dan pilar membangun ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, menstabilkan inflasi, kemudahan memperoleh pekerja maupun menjaga iklim investasi daerah, serta mengembangkan pariwisata berbasis wisata unggulan.
"Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, maka program-program OPD harus merujuk pada program besar daerah," tutur Sahid.
Ia juga meminta OPD memperbanyak inovasi dalam melaksanakan program di internal masing-masing, supaya pencapaian pembangunan terselenggara dengan baik dan optimal.
