Pemkab Sigi mulai pembangunan Sekolah Rakyat pada Juli 2026

Kamis, 12 Maret 2026 15:17 WIB

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae (kiri) saat bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (kanan) untuk membahas pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. ANTARA/HO-Pemkab Sigi

Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di daerah tersebut mulai awal Juli 2026 mendatang.

"Jadi pemerintah daerah hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga ke depan dapat mendukung pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan," kata Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae saat dihubungi awak media di Sigi, Kamis.

Ia mengemukakan pihaknya pun sudah selesai melakukan finalisasi kelengkapan dokumen sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi.

"Pada prinsipnya seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di Sigi sudah ada semua, hanya ada beberapa dokumen masih dalam proses selanjutnya," ucap Bupati Rizal.

Ia menuturkan dokumen yang sedang tahap penyelesaian, seperti dokumen lingkungan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), disebabkan adanya penambahan luas lahan pembangunan Sekolah Rakyat dari 6 hektare menjadi 8 hektare.

"Untuk proses sertifikat lahan tambahan itu hampir rampung di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat," sebutnya.

Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat di Sigi dipercepat seiring kesiapan pemerintah daerah dalam mengurus seluruh dokumen yang diperlukan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

"Tentunya pembangunan ini bisa dimulai lebih cepat dari target sebelumnya pada Oktober 2026 menjadi awal Juli mendatang, karena progres kesiapan Kabupaten Sigi, " kata dia.

Diketahui pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi berlokasi di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru.

Berdasarkan aturan prioritas yang bisa masuk di Sekolah Rakyat yakni anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, termasuk anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).