Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) di Sulawesi Tengah melanjutkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai salah satu program unggulan pemerintah setempat yang diprioritaskan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.
"Membangun kemandirian ekonomi masyarakat (desa) kami mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali Utara Musda Guntur di Kolonodale, Morut, Kamis.
Lebih lanjut ia mengatakan membangun ketahanan ekonomi masyarakat perlu intervensi pemerintah termasuk para pihak lainnya. Hal itu supaya percepatan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai target berdasarkan visi daerah yakni terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera.
Program tersebut merupakan stimulus pemerintah, Pemkab Morut menggelontorkan anggaran melalui APBD senilai Rp300 juta setiap desa untuk 125 desa/kelurahan di kabupaten itu, sebagai upaya pemda meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dari nilai Rp300 juta terbagi atas, Rp100 juta untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 juta untuk kelompok usaha perempuan, dan Rp100 juta untuk kelompok usaha tani/nelayan.
"Program BKK sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Manfaatnya sangat besar kepada masyarakat," kata dia.
Ia menambahkan, dari total 1.043 kelompok usaha terlayani Program BKK, terdapat 678 kelompok aktif dan berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan.
Sebelum mewujudkan ketahanan ekonomi maka kapasitas kelompok penerima manfaat BKK harus senantiasa diperkuat, supaya mampu menjalankan usaha secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan, lanjutnya.
Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan penguatan produk, pemasaran dan langkah strategi perluasan ekspansi bisnis.
"Setelah pelaku usaha atau kelompok usaha penerima manfaat mengikuti pelatihan bisnis di Makassar beberapa waktu lalu. Kini mereka dilakukan pembobotan kembali di daerah lewat peningkatan sumber daya dan keunggulan produk di mulai pada Rabu (17/12)," ujar dia.
Langkah itu dimaksudkan guna memberikan penguatan kapasitas dan keterampilan kepada kelompok penerima manfaat, supaya mampu mengelola program dan mengembangkan produk secara profesional.
Hal ini merupakan komitmen Pemkab Morut dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan produk unggulan desa.
"Melihat perkembangan pembangunan daerah saat ini, mau tidak mau desa dituntut tidak hanya mampu mengelola potensi lokal secara efektif, tetapi juga mampu memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah serta berdaya saing," ucap Musda.
