Wabup Morut pimpin rapat evaluasi penyaluran BKK untuk kelompok usaha tahun 2023

Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Wakil Bupati Morowali Utara H Djira K memimpin rapat evaluasi program penyaluran Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada kelompok usaha di desa tahun 2023.

Rapat yang diikuti beberapa perwakilan OPD yang masuk dalam tim BKK berlangsung di ruang rapat Wabup, Senin (13/5/2024).

Sejak tahun 2022, Pemda Morut menyalurkan dana bantuan modal usaha sebesar Rp 300 juta per desa, dengan rincian Rp 100 juta untuk kelompok pemuda/karang taruna, Rp 100 juta untuk kelompok perempuan, dan Rp 100 juga untuk kelompok ekonomi produktif lainnya.

Dalam pertemuan itu, Wabup minta kepada semua tim termasuk verifikator untuk memahami tujuan pokok program ini yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, jika usaha yang dikembangkan oleh kelompok usaha tersebut berhasil, pasti akan berdampak luas bahkan membuka lapangan kerja bagi warga di sekitarnya.

"Kita (Pemda Morut) tidak minta modal usaha itu dikembalikan. Yang kita harapkan adalah bagaimana pengelolaan usaha tersebut berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tersebut," jelasnya.

Program BKK ini, lanjut Wabup, merupakan bagian dari visi besar Pemda Morut yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera (SCS). Jadi program BKK ini sangat diharapkan berdampak positif di masyarakat.

Ia berharap agar rapat evaluasi ini menghasilkan keputusan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, serta mendorong kelompok usaha yang telah berhasil agar lebih sukses lagi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut Charles Natanael Toha menjelaskan, rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BKK agar ke depan jauh lebih baik.

Berdasarkan catatan tim BKK, proposal yang masuk tahun 2023 sebanyak 653 proposal senilai Rp 27.815.047.552. Namun setelah diverifikasi yang memenuhi syarat berjumlah 595 kelompok dengan nilai proposal sebesar Rp 25.655.754.015.

Dari jumlah tersebut ada lima kelompok di tiga desa yang tidak mengajukan pencairan dengan nilai Rp 399.439.000.

Ke-590 kelompok usaha tersebut masing-masing kelompok usaha produktif pemuda/karang taruna berjumlah 121 kelompok dengan nilai anggaran Rp 8.814.609.000.

Selanjutnya kelompok ekonomi produktif perempuan sebanyak 232 kelompok senilai 7.540.541.940. Berikutnya, kelompok ekonomi produktif lainnya 237 kelompok senilai Rp 8.901.164.075.

Charles Toha menambahkan, dari hasil monitoring dan evaluasi kelompok penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan, terdapat beberapa kelompok penerima bantuan tahun 2022 dan 2023 yang usahanya berkembang.

"Kelompok-kelompok yang berhasil tersebut dapat mengajukan kembali proposal permintaan dana BKK tahun 2024 dan akan menjadi prioritas dalam pengembangan usaha termasuk pemasaran hasil usaha kelompok," jelasnya.