Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah menyebutkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan terhadap gender.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah (pemda) menciptakan kebijakan yang adil bagi semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkontribusi dalam pembangunan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Edison E Moligay melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu dalam kegiatan rapat kelompok kerja (Pokja) PUG, Selasa.
Ia mengemukakan, pembangunan yang inklusif ramah terhadap perempuan dan anak merupakan target yang harus tercapai, hal itu juga bagian dari upaya mencegah kekerasan terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak).
Oleh sebab itu, kolaborasi yang kuat dapat memastikan bahwa program pembangunan di Banggai Kepulauan benar-benar inklusif dan menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat.
Program PUG untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses serta kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan maupun pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan.
"Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif," ujarnya.
Ia menjelaskan semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu daerah untuk menekan angka kemiskinan, sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.
Salah satu fokus utama daerah Tahun 2024 yakni meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program yang responsif gender, kemudian menguatkan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender," tutur Edison.
