Banggai Kepulauan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di daerah ini.
"Pengintegrasian isu kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama, antarorganisasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat," kata Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Rahmat Labou di Bangkep, Jumat.
Ia mengatakan tantangan kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu yang kompleks di berbagai daerah.
Menurut dia, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan yang memastikan kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial.
"Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan tersebut menjadi penting dalam membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.
Ia mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adil gender dan ramah anak.
Selain itu juga, dapat menguatkan sistem pendampingan bagi korban kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan, serta mewujudkan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender, serta sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa.
