Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengakomodasi isu gender ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah 2025-2030 sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan.
"Perempuan salah satu kelompok rentan, maka pemerintah daerah (pemda) harus memberikan perlindungan kepada mereka melalui kebijakan daerah yang di implementasikan dalam kegiatan pembangunan daerah," kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin dalam kegiatan kajian awal RPJMD Kota Palu di Palu, Senin.
Ia menjelaskan, gender adalah isu krusial yang menjadi bagian dari perhatian pemerintah, oleh sebab itu kegiatan strategis memberikan masukan bagi pemerintah daerah (pemda), sehingga pengambilan kebijakan dapat terintegrasi dalam skenario pembangunan daerah ke depan.
Selain itu, isu gender juga menjadi bagian prioritas pemerintah pusat yang ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
"Kolaborasi Kementerian terkait dan Pemkot Palu terus kami tingkatkan dalam mengakomodasi isu gender. Kami berharap pemangku kepentingan fokus pada isu ini memberikan masukan dan tanggapan sebagai bentuk evaluasi, supaya apa yang menjadi koreksi kemudian dimasukkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra," ujarnya.
Menurut laporan instansi teknis terkiat, pembangunan menunjukkan kualitas hidup perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Hal ini tercermin masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga DPRD yang masih stagnan di angka 11 persen, dan ketimpangan jumlah pekerja perempuan di sektor pemerintah maupun swasta.
"Kami berharap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dapat ditekan hingga angka 0,14 pada akhir periode RPJMD 2030," ucap Liliana.
Ia menekankan, pentingnya strategi pengarusutamaan gender sebagai pendekatan utama yang wajib diimplementasikan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Integrasi isu gender dan inklusivitas kelompok rentan harus menjadi mainstream dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra. Ini bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh sektor pembangunan di Kota Palu,” kata dia menegaskan.
Di kesempatan itu ia menyampaikan, kesetaraan gender dan inklusi kelompok rentan harus terhubung erat dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
"Pembangunan berperspektif gender harus dilakukan secara holistik, supaya dampaknya bisa terukur secara gamlang, salah satu indikatornya yakni IKG dan Indeks Pembangunan Gender (KPG)," kata dia.
