Palu (ANTARA) - Kilas balik
“Waktu itu saya sedang ada di acara kedukaan tetangga, dan kami sementara memasak untuk makan malam. Saya tidak tahu harus seperti apa ketika bencana terjadi waktu itu. Semua terasa tiba-tiba, gempa dan kemudian kami terseret oleh gelombang tanah yang begitu hebat,” ujar Karlina.
Karlina, warga asli Desa Balaroa,Kecamatan Palu Barat, salah satu penyintas bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 2018 yang berhasil selamat mengungkapkan kembali peristiwa kelam yang dialaminya pada tahun 2018. Tepatnya hari Jumat, 28 September 2018, adalah sebuah hari yang tak akan pernah bisa dilupakan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala).
Sesaat sebelum malam hari tiba, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang disertai dengan tsunami dan likuifaksi meluluhlantakkan daerah itu dalam sekejap. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebanyak 68.451 rumah mengalami kerusakan, 172.635 warga mengungsi, dan 4.340 jiwa meninggal/hilang saat itu. Sebanyak 11.788 rumah warga yang rusak di Palu, Donggala, dan Sigi tercatat berada di zona merah, daerah yang berisiko tinggi mengalami bencana serupa, sehingga pemerintah memutuskan untuk merelokasi penghuninya ke daerah yang dinilai lebih aman.
Likuifaksi yang menjadikan Desa Balaroa rata dengan tanah membuat Karlina kehilangan rumah. Pada saat peristiwa terjadi, dia sedang tidak bersama keluarga dan harus terseret gelombang tanah dengan warga lainnya. Beruntungnya, walau terseret gelombang, dia bisa menyelamatkan diri meski harus mengalami luka-luka di sekujur kaki karena reruntuhan bangunan.
Sembari tersenyum samar, dia mengaku tidak akan pernah melupakan peristiwa itu meski lima tahun pascabencana telah berlalu. Ia mengingat dirinya merasa sangat bersyukur ketika menemukan fakta bahwa suami dan anaknya berhasil selamat meski rumahnya tidak lagi ada.
Kehidupan pascabenca tidaklah mudah. Masyarakat terdampak bencana harus tinggal di tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah dan Non Government Organization (NGO) dengan segala keterbatasan yang ada, kemudian pindah ke hunian sementara (huntara). Namun, Karlina beserta keluarga memilih untuk tidak bertahan lama di tenda pengungsian. Dirinya bersama keluarga dan beberapa warga lainnya memutuskan mendirikan pondok kecil dari sisa bahan bangunan.
“Kami mengumpulkan sisa – sisa bahan bangunan yang ada, dan menumpang di tanah warga untuk membangun sebuah pondok,” katanya.
Hari demi hari, Karlina bersama keluarga berusaha memupuk harapan baru akan kehidupan yang lebih baik. Tidak putus harapan demi menunggu sebuah penghidupan yang layak, seperti sebelum bencana melanda. Harapan itu kemudian perlahan mulai hadir ketika akhirnya keluarga Karlina menjadi salah satu penerima satu unit hunian tetap (huntap) Balaroa pada tahun 2020.
Tak berbeda jauh, Lasrin, penyintas bencana asal Desa Balaroa mengungkapkan hal yang sama. Dirinya sedang berada di rumah sakit saat peristiwa itu terjadi. Meski tidak mengalami langsung likuifaksi, dia kehilangan rumah. Dia bersama keluarga memilih bertahan di tenda pengungsian selama dua tahun hingga akhirnya bisa direlokasi ke Huntap Balaroa pada tahun 2021.
Perlahan namun pasti, pemerintah berupaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak kepada masyarakat terdampak dengan membangun kawasan dan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Pembangunan Kembali
Memupuk harapan masyarakat terdampak bencana akan kualitas kehidupan yang lebih baik, pemerintah berkomitmen mempercepat upaya pemulihan pascabencana dan membangun kawasan dan lingkungan yang mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik atau Build Back Better secara mendalam.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini hadir melalui kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRPP) yang mengedapankan Build Back Better untuk memenuhi harapan penyintas bencana dengan tidak luput memperhatikan berbagai unsur seperti faktor sosial, lingkungan, ekonomi, budaya, aspek pelayanan, kenyamanan, lokasi serta bangunan yang tidak rawan gempa demi menyuguhkan kawasan hunian tetap yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat terdampak.
Memegang peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 yang diperpanjang melalui Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian dan prasarana dasar serta mengawasi dan mendampingi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya adalah Build Back Better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” katanya. Pemerintah kemudian membangun sekitar 7.000 unit huntap yang terbagi ke dalam tiga jenis hunian, yakni huntap kawasan, huntap satelit dan huntap mandiri.
Penanganan pascabencana Sulteng sendiri telah dimulai sejak tahun 2019 melalui program tanggap darurat tsunami NSUP-CERC yang dibiayai oleh Bank Dunia sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS). Pembangunan ini menjadi tahap 1 pascabencana Sulteng yang terbagi ke dalam dua bagian yang telah selesai pada Maret 2022 lalu.
Sampai pada tahun 2022, akhirnya sebanyak 1.679 huntap telah terbangun untuk masyarakat terdampak melalui program ini. Pada tahap 1A, sebanyak 630 unit terbangun yang terbagi ke dalam 230 unit di Kelurahan Duyu, Kota Palu dan 400 unit di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Dan terbangun 1.049 unit rumah yang merupakan bagian tahap 1B dengan 97 unit di Kota Palu, 330 unit di Kabupaten Sigi dan 622 unit di Kabupaten Donggala.
Pembangunan tahap II kemudian dilanjutkan melalui CSRPP yang juga didanai oleh Bank Dunia dengan nilai pinjaman sebesar Rp150 juta dolar AS dengan target 4.633 unit rumah hunian tetap terbangun di tiga wilayah terdampak bencana. Tidak hanya hunian tetap, pemerintah melalui CSRPP berkomitmen membangun kawasan hunian yang dilengkapi berbagai infrastruktur penunjang pemukiman sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak yang lebih baik. Sementara itu, sekitar 3.000 unit huntap juga dibangun oleh Non Government Organization (NGO).
Infrastruktur tahan bencana
Pembangunan kembali sebuah kawasan yang terdampak bencana gempa bumi hebat yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi bukanlah pekerjaan yang mudah. Faktor geologis dan geografis Kota Palu dan kabupaten terdampak lainnya di Sulteng menjadi pertimbangan utama dalam membangun kembali lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Sehingga dengan seluruh pertimbangan tersebut, Kementerian PUPR menerapkan pembangunan rumah hunian tetap dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Di samping itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa.
Hingga saat ini tahapan proses pembangunan huntap masih berlangsung. Kementerian PUPR berupaya mempercepat proses penyelesaian pembangunan huntap sebelum Juni 2024 mendatang. Meski dalam prosesnya, pembangunan mengalami kendala seperti perizinan lahan dan lainnya, namun pemerintah berupa menyelesaikan pembangunan sebelum waktunya.
“Kami berupaya mempercepat proses pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi sampai sebelum Juni 2024 mendatang,” kata Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi (Rehab Rekon) Pascabencana 2018 Sulteng Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto usai Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Rehab Rekon Pascabencana Sulteng di Kota Palu, Kamis (13/7).
Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II secara keseluruhan huntap tahap 2A dibangun sebanyak 712 unit yang tersebar di 15 lokasi, di antaranya Kabupaten Donggala berada di Desa Wani 73 unit, Tompe 1 44 unit, Tompe 2 83 unit, Tompe 3 161 unit, Lende 68 unit, Lompio 16 unit. Selanjutnya di Desa Tanjung Padang 13 unit, Lende Ntovea 1 10 unit, Lende Ntovea 2 44 unit, Ganti 17 unit, Loli Dondo 16 unit, Loli Saluran 18 unit, Loli Tasiburi III 17 unit, dan lokasi mandiri di Kota Palu 104 unit dan Talise Panau sebanyak 26 unit.
Huntap tahap 2B yang dibangun sebanyak 1.321 unit yang tersebar di Kelurahan Tondo 2, Kota Palu sebanyak 1.055 unit, Sibalaya Selatan 120 unit dan Bangga Dusun 2 146 unit di Kabupaten Sigi.
Huntap tahap 2C sebanyak 535 unit tersebar di Kelurahan Talise, Kota Palu. Huntap tahap 2D sebanyak 449 unit tersebar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Dan, huntap 2E sebanyak 535 unit tersebar di Kelurahan Petobo, Kota Palu.
Tidak hanya hunian, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah juga membangun berbagai infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan huntap. Infrastruktur permukiman yang dibangun antara lain jalan, drainase, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, sistem pengolahan sampah yakni tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T untuk pengolahan limbah, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan reservoir untuk penyediaan air.
Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan lainnya juga didukung dengan struktur tahan bencana seperti pada fasilitas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura Palu yang menggunakan struktur peredam gempa atau teknologi lead rubber bearing (LRB) bertujuan meredam gaya gempa yang timbul pada bangunan.
Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di tiga wilayah terdampak, serta merehabilitasi dan merekonstruksi sejumlah ruas jalan dan jembatan yang pembangunannya berfokus pada penanganan yang bertujuan untuk membentengi daerah itu dari bencana seperti gelombang tsunami dan longsor.
Memulai kehidupan lebih baik
Setelah lima tahun proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng berlangsung, lebih dari 2.000 Kepala Keluarga (KK) penyintas bencana gempa, tsunami dan likuifaksi telah mendapatkan hunian tetap yang berlokasi di Kelurahan Duyu, Huntap Tondo, Huntap Balaroa di Kota Palu dan Huntap Pombewe, Kabupaten Sigi.
Karlina dan Lasrin, sebagai penerima masing-masing satu unit di Huntap Balaroa merasa bersyukur dengan adanya bantuan perumahan dari pemerintah dilengkapi dengan infrastruktur pemukiman yang cukup lengkap. Warga yang terdampak bencana sekarang sudah bisa memulai kehidupan baru yang lebih nyaman di hunian tetap..
Meski tentunya masih merasakan adanya perbedaan kehidupan sebelum bencana, mereka merasa senang dapat kembali melanjutkan hidup dan bersosialisasi dengan banyak orang.
“Saat ini saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai bagian dari Padat Karya. Setelah bencana, saya merasakan bahwa kami bertetangga menjadi lebih peduli satu sama lain,” kata Karlina.
Setelah menghuni huntap sekitar dua tahun, pada lima tahun pascabencana ini, Katalina dan Lasrin akhirnya bisa merasakan kehidupan yang lebih baik setelah sebelumnya harus hidup di pondok kecil di tanah milik warga dan tenda pengungsian.
Sama halnya dengan mereka berdua, Herni, salah satu warga yang menetap di Huntap Pombewe juga merasa sangat bersyukur dengan bantuan pemerintah dengan segala fasilitas pemukiman yang dibangun. Dirinya tidak lagi perlu membayar sewa setiap bulan untuk tempat tinggal. Dengan fasilitas jaringan listrik, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan penyediaan air bersih, Herni merasa kehidupannya perlahan menjadi lebih baik dan sejahtera.
Jalan menuju kompleks Huntap Pombewe, yang bersebelahan dengan Universitas Islam Negeri Datokarama, sudah diaspal dan lampu-lampu penerangan yang dipasang di kompleks hunian berfungsi baik pada malam hari. Pemerintah juga sudah membangun masjid di sana. Warga Huntap Pombewe yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa memanfaatkan layanan Puskesmas Pembantu Desa Pombewe, Puskesmas Biromaru, dan RSUD Tora Belo yang beroperasi 24 Jam.
Herni siap untuk memulai hidup yang baru di unit huntap miliknya sendiri bersama keluarga setelah menunggu untuk waktu yang cukup lama.
“Tidak terasa sudah lima tahun pascabencana, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian PUPR bahwa saya dan keluarga bisa mendapatkan satu hunian tetap ini,” katanya.
