Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, memperkuat kerja sama strategis dalam upaya membangun ekosistem pertanian kakao yang adaptif terhadap perubahan iklim, inklusif, dan mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang di wilayah Poso.
"Kolaborasi lintas sektor merupakan tonggak penting dalam membangun ekosistem pertanian kakao yang adaptif terhadap perubahan iklim, inklusif, dan mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang," kata Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang dalam keterangannya di Palu, Sabtu.
Bupati Poso telah melakukan pertemuan dengan mitra pembangunan GIZ Indonesia dan juga sektor swasta guna memperkuat program kakao berkelanjutan di wilayah Poso.
Ia mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim, berkeadilan, dan memberikan nilai tambah bagi petani lokal.
Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah topik strategis, seperti implementasi Program Integrated Development Private Partnership (IDPP) di sektor kakao, penyusunan regulasi dan strategi teknis yang meliputi penyediaan bibit kakao multiklonal berbasis desa cluster, pengembangan model agroforestri berkelanjutan, serta skema pendampingan petani berbasis produktivitas dan keberlanjutan.
Selain itu, membahas penyusunan roadmap atau peta jalan kakao berkelanjutan Kabupaten Poso, termasuk kepatuhan terhadap standar bebas deforestasi, distribusi premi biji kakao selama periode April–Desember 2024.
Bupati mengatakan Pemda Poso dan mitra mendorong kolaborasi dalam penguatan training centre kakao dan pengembangan kebun bibit varietas unggul, peluncuran asuransi kakao berbasis indeks cuaca untuk mitigasi risiko iklim, serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam rantai nilai kakao melalui pelatihan dan akses pasar yang lebih inklusif.
"Untuk itu, kami menyambut baik dukungan dari GIZ dan para mitra strategis. Kabupaten Poso berkomitmen menjadikan kakao sebagai komoditas unggulan yang berbasis keberlanjutan dan keadilan," katanya.
Adapun langkah tindak lanjut yang disepakati, yakni penyusunan kebijakan terpadu penguatan desa kluster kakao, perencanaan pendanaan bersama, meliputi pelatihan petani, distribusi premi kakao, perlindungan petani melalui skema asuransi pertanian, serta pengawasan berkala oleh tim gabungan GIZ dan Dinas Pertanian Kabupaten Poso untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.
Ia mengatakan dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut dia, dengan langkah kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Poso optimis bahwa kakao akan menjadi lokomotif ekonomi lokal yang tidak hanya kompetitif di pasar global, tetapi juga berwawasan lingkungan dan inklusif terhadap petani kecil.
